Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

BPK Keluarkan 10 Hasil Pemeriksaan soal Pilkada

Pelaksanaan Pilkada Serentak akan Dikonsultasikan dengan Presiden Jokowi untuk Dievaluasi
Oleh : Surya
Senin | 13-07-2015 | 18:07 WIB
Audit_bpk_edit.jpg Honda-Batam

BATAMTODAY.COM, Jakarta - BPK melakukan audit terhadap kesiapan pemerintah dalam mengadakan Pilkada serentak 2015 atas permintaan DPR. 


Ada 10 hasil pemeriksaan mulai dari anggaran yang tidak sesuai hingga soal SDM dan tahapan Pilkada.

Pemaparan itu dilakukan di hadapan pimpinan DPR, perwakilan Komisi II dan perwakilan Komisi III di Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/7/2015). 

Pertemuan diawali dengan penyerahan laporan dari Ketua BPK Harry Azhar Azis ke Ketua DPR Setya Novanto. 

Tiga pimpinan DPR lainnya juga terlihat, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Agus Hermanto, serta Fadli Zon. Ada pula Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman.

"Sesuai dengan kesepakatan, setelah menerima surat dari pimpinan DPR atas rekomendasi Komisi II, kami putuskan lakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT)," kata Harry. 

Pemeriksaan ini dimulai sejak 8 Juni 2015 dan berakhir hari ini, 13 Juli 2015. 

Anggota I BPK Agung Firman Sampurna lalu menyampaikan hasil pemeriksaan dari kesiapan pemerintah atas penyelenggaraan pilkada pada KPU, Bawaslu, Pemda dan instansi lainnya. Kesimpulannya, anggaran dan SDM saat ini masih belum mendukung pelaksanaan Pilkada. 

"Ketersediaan anggaran belum diyakini dapat mendukung seluruh penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015," kata anggota I BPK, Agung Firman Sampurna.

Sementara itu, kesimpulan yang kedua adalah soal sumber daya manusia (SDM). Aspek kelembagaan juga jadi sorotan BPK. 

"Ketersediaan sumber daya manusia termasuk aspek kelembagaan atau infrastruktur belum diyakini dapat mendukung seluruh penyelenggaraan tahapan pilkada serentak tahun 2015," ungkap Agung.

Menanggapi asil Audit BPK soal kesiapan Pilkada 2015 menunjukkan anggaran, SDM, hingga tahapan yang tidak sesuai aturan. DPR ingin membicarakan masalah ini dengan Presiden Joko Widodo. 

"Saya usulkan kepada pemerintah untuk rapat konsultasi presiden dan pimpinan DPR dan unsur penyelenggara pemilu. Saya akan buat surat," kata Ketua DPR Setya Novanto.

Dalam pemaparannya, BPK mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap kesiapan Pilkada yang berupa 10 kejanggalan. Menurut Novanto, ini adalah masalah yang serius.

"Ini sangat serius sekali persoalan ini untuk ditindaklanjuti," ucap Waketum Golkar hasil Munas Bali ini.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan bahwa hasil audit BPK ini bukan untuk menghambat tahapan Pilkada serentak. Evaluasi ini diharapkan bisa Memacu kinerja pemerintah dalam mempersiapkan Pilkada. 

"Ini bukan istilah menunda atau tidak menunda. DPR ingin pelaksanaan pilkada serentak aman dan tertib," ucap Taufik yang memimpin rapat. 

Berikut adalah hasil pemeriksaan BPK terhadap kesiapan Pilkada serentak:

1. Penyediaan anggaran pilkada belum sesuai ketentuan.

2. NPHD pilkada di beberapa daerah belum ditetapkan dan belum sepenuhnya sesuai ketentuan.

3. Rencana penggunaan anggaran hibah pilkada belum sesuai ketentuan.

4. Rekening hibah pilkada serentak 2015 pada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota belum sesuai ketentuan.

5. Perhitungan biaya pengamanan pilkada serentak belum dapat diyakini kebenarannya.

6. Bendahara PPK, pejabat pengadaan/Pokja ULP, dan PPHP pada Sekretariat KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak sebagian besar belum bersertifikat dan belum ditetapkan dengan surat keputusan.

7. Kesiapan pedoman pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana hibah belum memadai.

8. Mahkamah Konstitusi belum menetapkan prosedur operasional standar sebagai acuan dalam penyelesaian perselisihan hasil pilkada serentak 2015.

9. Tahapan persiapan pilkada serentak belum sesuai dengan jadwal dalam peraturan KPU no 2 tahun 2015.

10. Pembentukan panitia adhoc tidak sesuai ketentuan 

Editor : Surya

Berita Lainnya

Sambut Perubahan Kepri, Masyarakat Flobamora di Batam Komitmen Dukung Rudi-Rafiq

22-11-2024 | 08:24 WIB

Muhammad Rudi Optimis Sektor Pariwisata Bakal Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kepri

20-11-2024 | 08:24 WIB

Debat Kedua Pilkada Tanjungpinang, Rahma-Rizha vs Lis-Raja Adu Strategi Digitalisasi

19-11-2024 | 08:04 WIB