BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Komisi III Azis Syamsudin menyarankan pilkada serentak yang bakal digelar 9 Desember 2015 ditunda. Sebab, ada kekurangan anggaran pengamanan.

"Apabila dalam waktu tertentu Polri tidak disiapkan anggaranya maka kami menyarankan untuk menunda pelaksanaan pilkada hingga adanya persiapan anggaran bagi Polri," kata Aziz saat rapat gabungan Komisi III, Komisi II, dan Polri di Gedung DPR, Senayan, Kamis (25/6/2015) petang.

Apalagi, menurut Azis, hingga saat ini Komisi III belum membahas anggaran pengamanan pilkada serentak. Untuk itu, pengajuan penambahan anggaran hanya bisa dilakukan pada pembahasan APBN 2016.

"Kita harus sepakati dari 269 kabupaten/kota untuk menyanggupi angggaran pengamanan. Pengajuan anggaran baru diajukan di 2016, sedangkan 2015 belum ada pengajuan anggaran untuk pengamanan pilkada serentak dari APBN 2015," terangnya.

"Sehingga penundaan pelaksanaan pilkada hingga 2016 sembari mengusulkan pembahasan anggaran APBN 2016. Bila ada anggaran lainnya, kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Mendagri (Tjahjo Kumolo)," tukasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri, Komjen Putut Eko Bayu Seno mengatakan dana untuk pengamanan pilkada serentak sebesar Rp1,075 triliun. Namun, yang disetujui oleh pemerintah daerah baru sebesar Rp363 miliar. Sehingga kekurangan Rp712 miliar.

Polri mengeluh kekurangan anggaran untuk mengamankan pilkada serentak 2015. Dari rencana anggaran Rp1,075 triliun, yang disetujui pemerintah daerah baru Rp363 miliar.

"Sehingga kekurangan Rp712 miliar," kata  Komjen Putut Eko Bayu Seno. 

Dia mengatakan, Polri sudah menyusun rencana pengamanan pilkada serentak dengan sandi Renkon Merpati 2015. Pola operasi mengoptimalkan kekuatan polda setempat, dibantu personel polda terdekat, dan satuan tugas dari Mabes Polri.

"Ini dalam rangka mendukung operasional pengamanan pilkada," jelasnya.

Polri juga berkordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Kami telah melaksanakan rapat koordinasi dengan KPU pada 3 Juni dalam rangka menyusun draf MoU antara Polri dengan KPU," tukasnya.

Editor: Surya