TANJUNGPINANG, batamtoday - United Nation Hight Commisioner of Refugees (UNHCR) dipastikan hanya mau menjadi fasilitator perundingan 87 imigran asal Srilanka di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Tanjungpinang. Hal ini lantaran, Badan Urusan Pengungsi dibawah naungan PBB tersebut mengaku tidak punya kewenangan untuk melakukan perundingan di atas kapal MV Alicia yang kini lego jangkar di Pelabuhan Sri Bintan Pura.

Demikian disampaikan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Hukum dan Ham Kepri, I Gede Widiarta, Selasa, 12 Juli 2011.

"Saya sudah menyampaikan ke UNHCR, mereka mengaku tidak memiliki yuridiksi untuk melakukan perundingan di tengah laut, tapi perundingan akan dilakukan di darat (Rudenim.red)," kata Gede menjelaskan keterangan yang disampaikan perwakilan UNHCR di Jakarta.

Dikatakan Gede, pihaknya tetap akan mencoba untuk mencari alternatif terbaik dalam menangani persoalan imigran Srilanka tersebut. Untuk itu, Ia sudah memerintahkan kepada jajaranya untuk tetap berkoordinasi dengan sejumlah intansi terkait.

"Kami sekarang tetap intens koordinasi, terutama melakukan pengawasan terkait dengan kondisi kesehatan para imigran gelap ini, juga persoalan bagaimana tetap fokus dalam pengamanan sembari menunggu proses yang sedang berjalan," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, terkait penanganan 87 imigran asal Srilanka, diperkirakan hari ini, Selasa, 12 Juli 2011, badan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) urusan pengungsi perang" (UNHCR) akan datang ke Tanjungpinang. Kedatangan UNHCR direncanakan akan membawa serta perwakilan Kedutaan Besar (Dubes) Srilanka.