Multikultural, Kerukunan Hidup Umat Beragama di Kepri Perlu Dijaga

Multikultural, Kerukunan Hidup Umat Beragama di Kepri Perlu Dijaga

Oleh : Surya

Senin | 08-06-2015 | 16:45 WIB

Ketua Komite III DPD RI Hardi Selamat Hood, Senator asal Provinsi Kepulauan Riau

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Komite III DPD RI Hardi Selamat Hood mengatakan, kerukuranan hidup umat beragama di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) perlu dijaga.

Sebab, Kepri merupakan daerah multi etnik sehingga tidak terlepas dari adanya gesekan isu agama dan budaya.

"Oleh karena itu, kerukanan hidup umat beragama menjadi hal sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Kepri," kata Hardi dalam Laporan Kegiatan di Daerah beberapa waktu lalu.

Menurut Hardi, sebaiknya kerukunan atau kerhamonisasn ditetapkan sebagai salah satu priorotas sasaran dalam Rencana Kegiatan Pembangunan di Provinsi Kepri.

"Ada beberapa aspirasi yang dapat kami tampung yang berhubungan dengan kegiatan agama dan budaya. Beberapa hal yang harus diperhatiokan oleh Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta masyarakat agar benturan dapat dihindarkan," katanya.

Upaya untuk menghindarkan benturan kerukunan hidup umat beragama, antara lain menghindarkan sikap prasangka dan stereotip untuk menjaga harmonisasi antar umat beragama.

Sikap tersebut seringakali mengenerasalisasi sebagai sebuah penilaian akhir yang tidak dilandasi dengan bukti-bukti terlebih dahulu. Pada masyarakat multikultuiral,lanjutnya, sangat mudah tumbuh sikap prasangka dan stereotip.

"Untuk itu, pemerintah khususnya Kementerian Agama selalu mengaktifkan Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) sebagai salah satu sacara untuk membangun keharmonisan, misalnya dengan aktifkan dialog kebudayaan pemuda lintas agama sehingga peran negara atau pemerintah sebagai fasilitator antar golongan, bukan sebagai badan yang menfaslitasi dalam hal fisik saja," katanya.

Senator asal Kepri ini mengatakan, upaya lain yang bisa dihindari untuk mencegah adanya benturan agama dan budaya adalah dengan membangun pendidikan multikultural sebagai wahana sentral dalam realisasi simbiosis mutualis antar budaya.

Pendidian kebudayaan diberikan sebagai pembinaan generasi muda. Cara ini guna mentransfer ilmu pengetahuan, keterampilan dan nilai dengan menawarkan alternatif melalui penerapan strategi dan pendidikan yang berbasis keragaman.

"Tujuannya bukan hanya untuk memahami pelajaran, tetapi untuk meningkatkan kesadaran mereka agar dapat berprilaku humanis, pluralis dan demokratis," katanya.

Hal itu juga untuk menanamkan nilai untuk mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi dan golongan. Rasa kebersamaan dan kebangsaan akan terpelihara dan terbina dengan baik bila kepentingan bersama lebih didahulukan dibandingklan kepentingan pribadi atau golongan.

"Nilai-nilai ini sebagai bentuk sikap bangsa yang menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan," tandas Ketua Komite III DPD RI.

Editor : Surya

TERKINI
POPULER

Kementerian P2MI Gagalkan Pengiriman 8 CPMI ke UEA, Dua Calo Ditangkap

KPK Bakal Segera Tahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Pesawat Azerbaijan Airlines Jatuh di Kazakhstan 38 Tewas, Diduga Dirudal Rusia

Pakar Komunikasi Dr Aqua Dwipayana Tiba di Mamuju Langsung Sharing di Polda Sulbar

Elite Politik yang Protes PPN 12 Persen Kompor Mbleduk

Kakorlatas Polri Imbau Masyarakat Patuhi Rambu Lalu Lintas dan Hindari Jalur Favorit Wisata

PT IGCL Lobam Dikabarkan Segera Tutup, Puluhan Karyawan Terancam Kena PHK

Prabowo dan Erdogan Berseteru di KTT D8, Erdogan Walk Out Sampai Senggol Kursi Prabowo, Amarah Prabowo Memuncak!

Pemantauan Napiter Katagori Merah, Oranye dan Hijau di Indonesia

Kapal Roro KMP Mulia Nusantara Terbakar di Telaga Punggur

Mobil Box Tabrak Warung di Teluk Sebong Bintan, Satu Orang Dilarikan ke Rumah Sakit

PWI Bintan Siap Bedah Rumah Fira, Pelajar Berprestasi di Teluk Sebong

Soal Kenaikan PPN 12 Persen, Ketua DPD: yang Keberatan Ajukan JR UU HPP ke MK

Ketua DPD RI Sultan Najamudin Puji Keberanian dan Sikap Kritis Presiden Prabowo di KTT D8 Mesir

Ketua DPD RI Dorong Pemerintah Bentuk Holding UMKM