Sistem Rayon Dituding Hambat Anak Mendapatkan Pendidikan Bermutu

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Sistem rayon yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) masih dipertanyakan. Pasalnya, untuk wilayah Tanjungpinang Timur yang minim sekolah untuk jenjang SMA pun bakal susah bersekolah karena sekolah negeri menerapkan target nilai masuk untuk siswanya.

"Kalau sistem rayonnya bolehlah, tapi siswa dibebaskan masuk ke sekolah yang ingin dituju dengan gampang. Jangan lagi terhambat karena patokan nilai minimal yang diminta pihak sekolah kepada siswa, terus tes-tes yang menyulitkan bagi siswa," ujar Rahman, salah satu warga Kelurahan Batu Sembilan kepada BATAMTODAY.COM, kemarin.

Dia menilai, sistem rayon malah mempersulit warga mendapatkan akses layanan pendidikan yang bermutu sesuai hak warga negara yang dilindungi UU. Aturan-aturan untuk masuk ke sekolah dinilai bertolak belakang dengan sosialisasi-sosialisasi pemerintah yang mengharuskan orang tua menyekolahkan anak mereka.

"Coba tanya kepala dinas ataupun gurulah, pasti mereka ingin menyekolahkan anak mereka di sekolah yang bagus. Kita tahu sama-tahu bagaimana kualitas pendidikan di Tanjungpinang. Seperti di sekolah populer seperti SMAN 1, SMKN 1, SMAN 2, kok terkesan susah siswa untuk masuk," ujar Rahman.

"Coba disisir, pasti di sekolah favorit itu ada saja anak pejabat dan anak guru yang beda rayon. Itu karena mereka ingin sekolah yang kualitasnya bagus. Tapi kalau untuk masyarakat kecil, dilarang-larang dengan alasan beda rayon," ujarnya lagi.

Senada dikatakan oleh Yanto, warga Kelurahan Tanjungunggat, yang kebingunan karena tidak tahu apakah anaknya akan lulus dengan nilai yang memuaskan agar dapat masuk ke sekolah dengan kualitas bagus di rayonnya. Menurut Yanto, sekolah swasta di Tanjungpinang hanya beberapa saja yang berkualitas, sementara setiap orang pun pasti ingin menyekolahkan anak di sekolah negeri.

"Tidak akan pernah sama sekolah swasta dengan sekolah negeri itu. Semua orang mau bersekolah di sekolah negeri. Termasuk pejabat, pasti ingin anaknya bersekolah di sekolah negeri. Harusnya memang di demo pemerintah ini karena jaminan pendidikan dengan kualitas bagus belum ada selain di sekolah favorit," ujar Yanto.

Yanto menuding bahwa sistem rayon justru menghambat anak untuk bersekolah. Sama halnya dengan Rahman, Yanto meminta sekolah-sekolah favorit dilakukan penyisiran apakah ada anak pejabat di luar rayon yang bersekolah di sekolah yang bukan termasuk rayonnya.

"Diperiksa, kalau perlu wali kota yang turun langsung, pasti ada itu siswa yang bersekolah di bukan rayonnya," ujar Yanto yakin.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang belum menanggapi permintaan konfirmasi. (*)

Editor: Roelan

---