BATAMTODAY.COM, Jakarta - Gubernur, bupati dan wali kota diminta menyiagakan anggaran operasi pasar untuk mengendalikan inflasi di daerah. Sebab, pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5 persen menjadi hal yang percuma jika inflasi menembus 12 persen karena daya beli masyarakat masih lebih kecil.

"Kalau pertumbuhan ekonomi 5 (persen), kemudian inflasi bisa ditekan di bawah 5,4, artinya masyarakat akan menikmati sebuah perbedaan antara inflasi dan angka pertumbuhan itu," kata Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)  VI  Tim Pengendalian Inflasi Daerah 2015, di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (27/5/2015) pagi.

Presiden meminta daerah-daerah yang berkontribusi tinggi terhadap inflasi harus hati-hati, harus melihat sebetulnya siapa yang menyumbang atau mendorong inflasi daerah itu. Namun diakui jika bobot terbesar penyebab inflasi masih berada pada komoditas-komoditas pangan.

Beras misalnya, yang mempengaruhi hampir 4,02 persen. Daging ayam juga berpengaruh cukup besar, yakni 1,1 persen. Daging sapi sapi juga berpengaruh. Bahkan cabe merah dan bawang merah juga memberikan pengaruh.

Karena itu, Jokowi menekankan kepada seluruh kepala daerah agar mengalokasikan anggaran untuk operasi pasar. "Saya kira semua provinsi dan kabupaten/kota itu bisa menaruh anggaran untuk operasi pasar. Sehingga kalau cabe harganya mahal, langsung dipasok dengan cabe. Beras mahal, langsung dipasok sebanyak-banyaknya dengan komoditas beras," kata Jokowi yang dilansir dari laman Sekretaris Kabinet.

"Sekarang ini yang melakukan operasi pasar memang baru Bulog. Tetapi kalau kabupaten/kota juga ikut bersama-sama melakukan itu, saya kira inflasi akan kita bisa tekan serendah-rendahnya," imbhu Jokowi.

Jokowo mengakui, inflasi di Indonesia masih cukup tinggi dibanding negara-neara lain di ASEAN. "Kalau tahun 2014 ada 8,3, Malaysia hanya nol koma, di bawah 1. Kemudian Filipina masih di bawah 5. Hampir semuanya di bawah 5. Kita saja yang masih di atas 5," papar Jokowi seraya menargetkan bahwa inflasi pada tahun ini harus berada di kisaran 4+1 dan 4-1.

Menurut Jokowi, banyak penyebab tingginya inflasi, antara lain kenaikan harga BBM, tarif listrik, tarif angkutan, juga masalah harga elpiji. Dan yang memang yang paling banyak adalah yang paling bawah seperti beras, cabe, bawang merah, daging ayam, dan daging sapi.

Jokowi meminta TPID di daerah bisa melibatkan jajaran kepolisian, pemerintah daerah, serta Bank Indonesia untuk sesering mungkin terjun ke lapangan, termasuk mengecek ke gudang-gudang distributor besar untuk melihat apakah ada penimbunan atau tidak.

"Harus terus dikontrol sehingga distributor besar terasa kalau mereka diawasi. Jangan sampai mereka tidak diawasi menimbun barang dan memainkan harga. Ini yang paling penting, dan itu juga saya lakukan saat saya menjadi wali kota maupun gubernur," terang Jokowi.

Sementara itu mengenai daerah-daerah yang jangkauannya masih sulit, Jokowi mensinyalir permainannya ada di gudang. Tetapi ia yakin distributor akan berpikir seribu kali jika yang mengecek tim gabungan dari BI, pemda, kejaksaan, dan kepolisian.

Karena itu Jokowi juga berpesan kepada Kapolri dan Jaksa Agung agar memerintahkan jajaran di bawahnya untuk memperhatikan masalah inflasi ini. (*)

Editor: Roelan