BATAMTODAY.COM, Daik - Anggaran pengentasan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) telah mencapai Rp1,3 triliun selama lima tahun program itu dilaksanakan. Karena itu program pengentasan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau diharapkan tetap dilanjutkan meskipun gubernur berganti.

Hal itu disampaikan Ketua Tim Koordinasi dan Evaluasi Kemiskinan (TKPK) Provinsi Kepri, Soerya Respationo, dalam rapat koordinasi dan evaluasi TKPK Provinsi Kepri dan kabupaten/kota se-Kepri di Daik, Kabupaten Lingga, Selasa (26/5/2015).

Menurut Soerya, selama hampir lima tahun berjalan, telah banyak masyarakat miskin yang menikmati manfaatnya program tersebut. "Ada suka maupun duka dalam pelaksanaannya. Namun demikian, saya berharap program ini akan dapat diteruskan siapapun pemimpin Provinsi Kepri nantinya. Karena selama masih ada kemiskinan, siapapun pemimpin di Kepri, program ini harus diteruskan," kata Soerya yang juga Wakil Gubernur Kepri itu.

Dia mereview awal-awal pelaksanaan program ini. Saat itu, banyak petugas pelaksana TKPK yang tersandung kasus. Hal ini disebabkan tim masih mencari postur terbaik pelaksanaannya.

"Kalau kita flashback, di awal-awal sering terjadi kriminalisasi. Alhamdulilah, sekarang tidak ada lagi karena kita sudah mempunyai konsep yang jelas. Mudah-mudahan bisa diteruskan," katanya lagi.

Soerya menambahkan, masalah terbesar yang dihadapi oleh tim TKPK adalah kesulitan mendatangkan bahan baku. Hal inilah yang perlu dicarikan solusinya di masa mendatang.

Dia menegaskan, program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan oleh Pemprov Kepri tidak main-main. Hampir setiap tahun alokasi anggaran untuk TKPK mengalami peningkatan.

"Awalnya kita menganggarkan Rp140 miliar hingga sekarang di tahun terakhir kita menganggarkan hampir Rp200 miliar. Kalau ditotal, anggaran Pemprov Kepri mencapai Rp800 miliar. Jika digabung dengan anggaran pemerintah kabupaten/kota, hampir mencapai Rp1,3 triliun," papar Soerya.

Terakhir, dia meminta kepada tim untuk membuatkan buku gambaran umum perjalanan program ini selama lima tahun terakhir sehingga nantinya dapat dijadikan naskah akademis bagi provinsi-provinsi lainnya.

Sebelumnya Bupati Lingga, Daria, dalam paparannya mengatakan bahwa pada 2015 seluruh kabupaten/kota hampir mengalami masalah defisit anggaran. Akibatnya, program anggaran daerah menjadi lebih berat.

"Program ini direspon positif masyarakat. Maka dari itu, kami berkomitmen untuk terus melaksanakan program ini terus berjalan," janji Daria yang tahun ini juga akan habis masa jabatannya.

Pada kesempatan sama Sekretaris TKPK Kepri, Naharuddin, menjelaskan, total pagu anggaran mencapai Rp300miliar yang terdiri dari Rp200 miliar anggaran Pemprov Kepri dan Rp100 miliar anggaran pemerintah kabupaten/kota.

Untuk rekapitulasi rumah yang direhabilitasi antara lain Bintan 450 rumah, Batam 747 rumah, Natuna 600 rumah. Selanjutnya Tanjungpinang 300 rumah, Karimun 975 rumah dan Anambas 250 rumah.

Adapun rumah yang paling banyak mendapat bantuan rehabilitasi adalah Kabupaten Lingga. Total rumah yang direhabilitasi mencapai 1.419 rumah.

"Untuk beasiswa, ada sekitar 4.155 anak yang mendapat beasiswa, Batam 2.760 siswa, Natuna 1.400 siswa, Tanjungpinang 1.380 siswa," papar Naharuddin.

Sedangkan di Karimun, 1.200 siswa mendapat bantuan anggaran, Lingga 1.350 siswa dan Anambas 840 siswa.

"Untuk tahun ini, total realisasi anggaran cukup menggembirakan karena mencapai 98 persen realisasi di seluruh kabupaten/kota," pungkas Naharuddin. (*)

Editor: Roelan