Presiden Jokowi Diminta segera Berhentikan Yasonna dari Jabatannya sebagai Menkumham

Presiden Jokowi Diminta segera Berhentikan Yasonna dari Jabatannya sebagai Menkumham

Oleh : Surya

Selasa | 19-05-2015 | 08:43 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Jakarta memenangkan gugatan Partai Golkar, hasil Munas Bali membuktikan selama ini, ada pendzoliman terhadap Partai Golkar pimpinan Aburizal Bakrie (ARB).

Atas pendzoliman itu, maka presiden Jokowi memiliki alasan kuat untuk memberhentikan secara tidak hormat Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly. Pemberhentikan Yasonna dari kabinet kerja itu, bukan dalam rangka reshuffle, melainkan adanya pelanggaran hukum.

"Presiden punya alasan memberhentikan, bukan dalam rangka reshuffle, tapi karena pelanggaran hukum tersebut. Hentikan pendzoliman dan usaha mencari keuntungan dari parpol lain,â€ kata Sekretaris FPG Bambang Soesatyo dalam jumpa pers di ruang FPG gedung DPR Jakarta, Senin (18/5/2015)

Ditambahkan Bambang, atas putusan PTUN itu, menunjukkan Menkumham telah terbukti tidak cermat dalam mengeluarkan putusan terhadap sengketa internal Partai Golkar. Ketidakcermatan itu, dibuktikan dari putusan PTUN yang memenangkan gugatan kubu Aburizal Bakrie.

â€œDasar kemenkumham tidak cermat, buktinya SK Menkumham dibatalkan,â€ kata Bambang.

Bahkan, dalam kesempatan itu Bambang juga mengatakan, bahwa Kemenkumham telah melakukan keselahan tidak kali ini saja. Sehingga, sudah selayaknya presiden mempertimbangkan kembali kelanjutan Yasona Laoly sebagai menteri.

â€œKami minta presiden menjadikan kesalahan-kesalahan itu, sebagai dasar pertimbangan untuk evaluasi menterinya,â€ lanjut Bambang.

Tidak hanya itu, Bambang juga mengkhawatirkan kabinet Jokowi tidak akan bisa bekerja dikemudian hari. Sebab, keberadaan Yasona di kabinet selama ini telah berdampak pada kegaduhan-kegaduhan yang berujung pada terganggunnya kinerja pemerintah.

â€œJangan sampai gara-gara Laoly, kabinet kerja berubah menjadi kabinet heboh akibat kegaduhan-kegaduhan yang muncul,â€ tegas Bambang.

Lebih jauh kata Bambang, pihaknya juga meminta sesama parpol harus saling menghargai, termasuk kepada PDIP yang selama ini dianggapnya merugikan pihaknya. Untuk PDIP sekarang memeng berkuasa, tapi belum tentu ke depan tetap berkuasa.

â€œKepada Menkumham dan PDIP, saya minta saling menghargai sebagai sesama parpol, bolehlah sekarang berkuasa, tapi nanti mungkin saja berubah,â€ katanya.

Bambang juga meminta, agar Menkumham dan PDIP untuk menghentikan pembelaan kepada Golkar kubu Agung Laksono, yang Munasnya dibangun berdasarkan pada kebohongan. Ia yakin masalah kebohongan itu, juga diketahui oleh Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla.

â€œBohong kalau Presiden dan Wapres tidak tahu,â€ katanya.

Sementara Ketua FPG, Ade Komarudin meminta kubu Agung Laksono dkk untuk menerima putusan PTUN Jakarta, yang membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM, tentang kepengurusan Partai Golkar kubu Agung. Kubu Aburizal atau Ical juga mengharapkan agar kubu Agung tidak melakukan upaya hukum lainnya.

"Sebaiknya kita bersatu padu membesarkan partai. Tolong teman-teman legowo, tolong pikirkan kesatuan Indonesia," ujar Ade.

Ade mengajak kubu Agung kembali bersatu, demi masa depan Partai Golkar, termasuk untuk mempersiapkan diri mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan digelar serentak akhir tahun ini.

"Kami imbau teman-teman (kubu Agung), untuk tidak melakukan langkah berikutnya, terutama untuk kepentingan menghadapi pilkada serentak di Indonesia. Bila partai Golkar tidak ikuti pilkada, saya tak bisa bayangkan," ujarnya.

Dia menilai, apabila ada partai yang tidak bisa mengikuti pilkada, maka demokrasi akan menjadi cacat.

"Kehadiran parpol sangat tentukan arah demokrasi di Indonesia," katanya.

Hal senada dikatakan pengamat hukum tata Negara, Irmanputra Sidin berpendapat pasca putusan PTUN yang memenangkan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie , maka ada alasan bagi Presiden Jokowi untuk memberhentikan secara tidak hormat Yasonna H Laoly, karena telah melanggar hukum.

"PTUN membatalkan putusan Menkumham, cukup kuat bagi Presiden Jokowi untuk memberhentikan secara tidak hormat Yasonna Laoly dari jabatannya, sebagai Menkum HAM," kata Irman.

Jadi, lanjut Irman, Jokowi memberhentikan Yasonna karena alasan pembantunya dari partai berlambang Banteng Moncong Putih itu, telah melakukan pelanggaran terhadap UU.

Karena dipecat dengan alasan melanggar hukum, jelas pakar hukum tata negara ini, partai politik pendukung Yasona dengan sendirinya tidak bisa membela kadernya, ini karena dasar memberhentikannya akibat melakukan pelanggar hukum.

"Alasannya jelas Menkum HAM telah melanggar hukum. Jadi, tidak ada yang bisa membela," ujar Irman.

Editor: Surya

TERKINI
POPULER

Kejari Anambas Lidik Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung Puskemas Siantan Selatan

Mendagri, Menteri PKP, dan Menteri PU Teken SKB Percepat Pembangunan Tiga Juta Rumah Bagi MBR

Kapolri Ungkap Kesiapan Polri Kawal Pelaksanaan Pilkada 2024, Masyarakat Diminta Gunakan Hak Pilihnya Datang ke TPS

Pemerintah Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Pilkada 2024 di 545 Daerah Siap Digelar

Usai Cuti, Kepala BP Batam Dengarkan Laporan Kinerja dari Wakil Kepala BP Batam

Peras Pegawai untuk Pendanaan Pilkada, KPK Tetapkan Gubernur Bengkulu sebagai Tersangka

Bus Nirwana Garden Terlibat Kecelakaan di Jalan Raya Tanjunguban, Pengendara Motor Terjepit

Kejari Batam Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi RSUD Embung Fatimah

Polsek Bintan Utara Tangkap Pelaku Curanmor di Tanjunguban, Barang Bukti Berhasil Diamankan

Bintan Resort Bakal Tambah 20 Hotel dengan Kapasitas 3.000 Kamar dalam 5 Tahun

Jadi Pelangsir Solar Subsidi di Batam, Bonataon Gunakan 13 Fuel Card dengan Untung Rp 2.200 Per Liter

Tokoh Pemuda Bintan Nilai Roby-Deby Pasangan yang Tepat untuk Masa Depan Bintan

Sambut Perubahan Kepri, Masyarakat Flobamora di Batam Komitmen Dukung Rudi-Rafiq

Muhammad Rudi Optimis Sektor Pariwisata Bakal Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kepri

Debat Kedua Pilkada Tanjungpinang, Rahma-Rizha vs Lis-Raja Adu Strategi Digitalisasi