Huzrin Ingin BP3KR Seperti Lembaga Adat Melayu

Huzrin Ingin BP3KR Seperti Lembaga Adat Melayu

Oleh : Charles Sitompul

Jum'at | 15-05-2015 | 20:29 WIB

Huzrin Hood, Ketua BP3KR.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Badan Penyelaras dan Pengawas Pembangunan Kepulauan Riau (DPP BP3KR), Huzrin Hood mengatakan, agar pemerintah Provinsi Kepri dapat memberdayakan organisasi itu sebagai ormas dan lembaga silaturahmi masyarakat Kepri sama seperti Lembaga Adat Melayu (LAM).

Selain itu, pejuang pembentukan Provinsi Kepri ini juga menyampaikan sejumlah kekecewaannya, atas pengajuan 3 perda ke DPRD Kepri namun tidak dimasukkan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) DPRD 2015.

"Dengan kepengurusan dan pendaftaran DPP-BP3KR di Kementerian Hukum dan HAM, kami juga berharap adanya perhatian pemerintah dalam memperjuangkan dan memberikan kemudahan pada anggota dan pejuang BP3KR, dalam menduduki jabatan, masuk PNS serta menjadi enterpreneur (pengusaha) di Kepri," kata Huzrin dalam pidatonya di Gedung Daerah Tanjungpinang, Jumat (15/5/2015).

Selain itu, Huzrin juga menyampaikan, sejumlah permasalahan yang dialami 17 tenaga kerja yang di-PHK perusahaan outsourcing perusahaan migas ConocoPhillips di Palmatak serta pembentukan kepengurusan anak cabang dan daerah BP3KR di kabupaten/kota di Kepri.

"Dengan pengukuhan dan pendaftaran DPP BP3KR ini, kami juga akan membentuk kepengurusan BP3KR di kabupaten/kota dan rencana kerja BP3KR dapat disosialisasikan hingga ke tingkat kecamatan," kata Huzrin Hood.

Kepada Pemerintah Provinsi Kepri, sesuai dengan rapat kerja yang akan dilaksanakan di Batam, juga menekankan adanya pengembangan pembangunan di seluruh daerah di Kepri, pelestarian seni budaya serta adat istiadat Melayu dan peningkatan iman serta taqwa melalui penyuluhan agama bagi masyarakat Kepri.

â€Ž

Sani â€ŽBerharap BP3KR Jadi Mitra dalam Pembangunan Kepri

Sementara itu, â€ŽGubernur Provinsi Kepri Muhammad Sani mengatakan selama 16 tahun berlalu perjuangan heroik masyarakat untuk menjadi provinsi sendiri terlepas dari Provinsi Riau, menjadi momen awal dalam pelaksanaan pembangunan.

Dan selama 12 tahun secara definitif Pemerintahan Provinsi Kepri pada 2002, dikatakan Sani telah banyak pembangunan yang dilaksanakan, khususnya SDM, infrastruktur dan transportasi kelautan.

"Memang hingga saat ini, belum semua keinginan perjuangan BP3KR sebagai tujuan pembentukan Provinsi Kepri ini yang dapat kita penuhi. Namun perlu diketahui, kita tidak akan berhenti dan pembangunan akan terus dilakukan," ujarnya.

BP3KR, merupakan mitra pemerintah dalam membangun Kepri. "â€ŽHarapan saya, apapun masukan BP3KR akan terus dibutuhkan, kendati memang belum dapat dilaksanakan dengan cepat atas adanya kendala dalam penganggaran," pungkasnya.

Editor: Dodo