BATAMTODAY.COM, Batam - Anggota Komisi III DPR RI, Dwi Ria Latifa, meminta Kapolda Kepri, Brigjen Pol Arman Depari, menghentikan aktivitas pengiriman TKI maupun yang dilakukan secara ilegal. Hal itu berkaitan dengan ditutupnya keran penyaluran TKI keluar negri oleh pemerintah.

"Saya mendapat informasi masih ada pengiriman TKI ke luar negeri. Sesuai keputusan pemerintah, pengiriman TKI telah dihentikan. Kapolda harus berani menghentikan aktivitas itu," katanya usai menggelar reses di Mapolda Kepri, Rabu (13/5/2015).

Batam, khususnya wilayah Kepulauan Riau, kata dia, merupakan daerah perbatasan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Selagi permintaan akan kebutuhan tenaga kerja dari Indonesia masih banyak, suplai TKI tentunya akan semakin banyak pula, termasuk melalui jalur tidak resmi (ilegal).

"Dampaknya akan dirasakan masyarakat. Yang kita khawatirkan adalah keselamatan mereka pada saat berlayar, tentunya tidak menjamin. Hal inilah yang harus diantisipasi. Saya rasakan sendiri saat menaiki pesawat (Lion Air, red). Satu pesawat itu saya yakin adalah TKI," ujar legislator PDIP dari daerah pemilihan Kepri ini.

Selain permasalahan TKI, Dwi juga mempertanyakan kesiapan Polda Kepri dalam persoalan keamanan, narkoba, hukum, trafficking, serta pelecehan seksual kepada anak. Kemudian ada beberapa berkaitan dengan pelayanan masyarakat yang dianggap masih kurang maksimal.

"Informasi yang saya dapat, ada di wilayah tertentu kasus pelecehan seksual terhadap anak sangat meningkat dan kurang ditanggani polisi setempat. Persoalan seperti inilah saya rasa harus mendapat perhatian dari Kapolda agar kasus pelecehan seksual kepada anak tidak terjadi kembali," harapnya.

Ia menuturkan, Kapolda Kepri mengeluhkan minimnya armada pengamaan di laut. Selain pos keamanan terapung yang diajukan, Kapolda juga mengeluhkan minimnya sarana transportasi udara yang dapat memantau atau menempuh jarak yang jauh dengan waktu singkat.

"Akan saya sampaikan dalam rapat kerja dengan Kapolri. Salah satunya berkaitan dengan pos polisi terapung. Sekarang pemerintah sedang konsentrasi dengan pos maritim. Konsentrasi dengan daerah-daerah perbatasan," katanya.

"Dulu, saya memiliki program puskesmas dan sekolah terapung. Hari ini mendapat masukan dari Kapolda, ada 16 armada, tidak bisa menempuh jarak yang jauh seperti Natuna, semetara Kepri memiliki wiyah yang besar. Satu heli yang ada BKO dari Mabes Polri, dibutukan heli amfibi. Bila baik untuk masyarakat Kepri kenapa tidak? Akan saya sampaikan," jelasnya.

Sementara itu Kapolda Kepri, Brigjen Pol Arman Depari, mengatakan, pos pengamanan apung yang dibutuhkan tidak hanya dapat berfungsi untuk menjaga keamanan perbatasan atas kejahatan maritim, namun juga dapat digunakan sebagai sarana administrasi, mengingat masih banyak masyarakat yang sulit mendapat layanan ke pemerintah.

"Hal ini nantinya akan kita koordinasikan dengan instansi terkiat, sehingga dapat berguna dan dirasakan masyarakat banyak, khususnya di daerah-daerah perbatasan," katanya. (*)

Editor: Roelan