Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Gubernur Sani Diskusikan Kondisi Hankam di Kepri dengan Anggota Wantimpres
Oleh : Charles Sitompul
Jum'at | 08-05-2015 | 15:10 WIB
sani-subagyo.jpg Honda-Batam
Diskusi antara Gubernur Muhammad Sani dengan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jenderal TNI (Purnawirawan) Subagyo Hadi Siswoyo di Gedung Daerah Tanjungpinang.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Kondisi pertahanan dan keamanan di Kepulauan Riau menjadi pokok diskusi antara Gubernur Muhammad Sani dengan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jenderal TNI (Purnawirawan) Subagyo Hadi Siswoyo di Gedung Daerah Tanjungpinang, Jumat (8/5/2015).

Dalam diskusi tersebut, Sani dan mantan KSAD ini juga membicarakan kondisi dan situasi sejumlah daerah tapal batas, keamanan laut dan udara di Provinsi Kepri, demikian juga koordinasi antara pemerintah daerah dengan aparat terkait, Polri dan TNI. 

Keduanya sepakat, kondisi wilayah Kepri yang 96 persen merupakan lautan, memiliki karakteristik tersendiri dalam pelaksanaan pengelolaan, khususnya dalam pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. 

Dari pertemuan ini, Sani mengharapkan adanya perhatian lebih pemerintah dalam hal pengalokasian dan perhitungan dana DAK dan DAU, demikian juga DBH, yang tidak hanya memperhitungkan luas daratan, tetapi dapat memperhitungkan luas wilayah dengan lautan. 

"Selain membicarakan masalah situasi pertahanan dan keamanan, dalam perbincangan tadi, juga saya laporkan kondisi ketahanan pangan, sarana dan prasarana transportasi laut yang dibutuhkan masyarakat di Kepri," kata Sani.

Dalam pertemuanya dengan anggota Wantimpres, Sani juga menyatakan perlunya pengesahan UU Kepulauan, yang dapat mengakomodir provinsi kepulauan di Indonesia, khususnya dalam hal memasukkan laut pada luas daerah dalam perhitungan DAU dan DAK serta DBH. 

"Kepada Wantimpres tadi saya juga sampaikan, mengenai perlunya transportasi laut, kemudian terjadinya krisis listrik di Kepri dan pulau-pulau terluar lainnya, termasuk permasalahaan perdagangan di FTZ dengan daerah di luar FTZ, termasuk kendala minimnya alokasi dana BBM bagi kapal TNI dan satuan lainya dalam melakukan Patroli, untuk menjaga keamanan di Kepri," sebutnya. 

Menanggapi hal tersebut, Subagyo HS mengatakan, Provinsi Kepri membutuhkan pengelolaan spesifik tersendiri, baik dalam hal pelaksanaan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, perdagangan dan pengelolaan perbatasan.

"Dengan masukan yang diberikan Gubernur, nantinya hal ini akan dapat kami sampaikan dan laporkan pada Presiden hingga akan menjadi pertimbangan dan dapat menghasilkan sebuah program yang dapat dilaksanakan, untuk kesejahteraan masyarakat di sini," kata dia.

Sejumlah permasalahan urgent dalam pelaksanaan pertahanan keamanan, kata Subagyo HS, perlu adanya transportasi laut anatar pulau yang memadai di Kepri, dalam mengangkut arus barang dan orang untuk ketahanan pangan, demikian juga pelaksanaan patroli dalam menjaga tapal batas wilayah NKRI dengan negara lain di Kepri. 

‎"Provinsi Kepri sebagai wilayah NKRI yang langsung berhadapan dengan negara luar, menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya dalam hal pengelolaan wilayah tapal batas, pertahanan dan keamanan," ujarnya. 

Dengan sejumlah masukan yang diperoleh, dia menyatakan akan melaporkan hal tersebut ke Presiden Joko Widodo. 

Editor: Dodo

Berita Lainnya

Gelap dan Minim Rambu, Pegawai RSJKO EHD Tanjunguban Alami Kecelakaan di Jalan Indunsuri Lobam

10-10-2024 | 19:04 WIB

Dua Nelayan Anambas Alami Kecelakaan Laut Usai Ditabrak KM Jaya Lestari X

10-10-2024 | 18:44 WIB

Polsus Kelautan Berhasil Tangani 108 Kasus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

10-10-2024 | 18:24 WIB