Soal Izin Pertambangan dan Impor Beras

BATAMTODAY.COM, Dabosingkep - Ketua DPRD dan tiga komisi di DPRD Kabupaten Lingga mengadu persoalan di Lingga kepada DPR RI di Batam, Selasa (28/4/2015) kemarin. Anggota dewan dari Lingga itu memaparkan kesulitan perekenomian yang dialami oleh masyarakat dengan adanya larangan beras Impor dan pertambangan rakyat.

Ketua DPRD Kabupaten Lingga, Muhammad Nizar, tak menampik pertemuan tersebut. Menurutnya, pertemuan dengan anggota Komisi VI DPR RI tersebut untuk meminta pendapat tentang persoalan yang terjadi di Kabupaten Lingga saat ini.

Selain itu, sulitnya masyarakat mendapatkan harga beras yang murah juga menjadi pertanyaan sejumlah pihak. Akibat dari dampak ini semua masyarakat kabupaten lingga saat ini kesulitan dari segi ekonomi.

"Jika hal ini terus berlanjut kita khawatirkan masyarakat akan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan tingkat kriminalitas akan semakin meningkat," kata Nizar, Jumat (1/5/2015).

Nizar menambahkan, mereka meminta agar DPR RI bisa memfasilitasi Pemkab Lingga untuk membicarakan dengan Menteri Perindustrian dan Perdagangan serta Menteri ESDM. Hal ini bertujuan untuk menanyakan langsung kepada pemerintah pusat tentang perizinan tambang timah rakyat dan izin beras impor.

"Pertemuan tersebut juga dihadiri Asisten III Provinsi Kepri. Kita berharap agar DPR RI dapat memfasilitasi eksekutif maupun legislatif untuk menemui kedua menteri yang menangani perdagangan dan pertambangan itu," terang Nizar.

Sementara itu Asisten III Provinsi Kepri, Syamsul Bahrum, mengatakan, saat ini pihaknya telah mempersiapkan jadwal dengan Menteri Perindustrian untuk bertemu dengan Gubernur Kepri dan bupati/wali kota se-Kepri. Hal ini untuk membicarakan persoalan impor beras yang tidak saja terjadi di Kabupaten Lingga namun juga terjadi di semua daerah di Kepri.

"Kita sudah konsepkan jadwal dengan menteri. Pertemuan itu nantinya bisa di Batam atau di Tanjungpinang. Karena, kalau masalah beras dan perdagangan saat ini tidak saja di Lingga, tapi semua kabupaten/kota di Kepri keluhannya sama," kata Syamsul melalui pesan singkat kepada BATAMTODAY.COM. (*)

Editor: Roelan