Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Guru di Lingga Terzalimi, PGRI Malah Tak Peduli
Oleh : Nurjali
Kamis | 30-04-2015 | 16:01 WIB
guru pulau di lingga.JPG Honda-Batam
Seorang guru saat pulang mengajar dari salah satu pulau di Singkep, Lingga. (Foto: Nurjali/BATAMTODAY.COM)

BATAMTODAY.COM, Dabosingkep - Kesejahteraan guru di Kabupaten Lingga mulai terusik. Beberapa bulan terakhir ini hak-hak guru sebagai tenaga pendidik sudah mulai terusik, mulai dari uang tunjangan profesi tahun 2013 yang belum dilunasi hingga tunjangan tahun 2014 yang terlambat dibayarkan, serta tahun 2015 yang juga terancam akan terlambat pembayarannya.

PGRI Kabupaten Lingga pun diminta ikut bertindak. Zulkarnain, yang pernah bertugas sebagai guru di Lingga, mengatakan, PGRI seharusnya pihak yang paling berperan membela kepentingan guru.

"Selama ini kita lihat banyak tokoh-tokoh yang peduli dengan masalah ini, dan harus kita apresiasi. Tapi sangat disayangkan organisasi guru justru terlihat sangat mandul dalam hal ini," kata Zulkarnain kepada BATAMTODAY.COM, Kamis (30/4/15).

Dia menyatakan, PGRI sebagai organisasi guru harus berani mengambil sikap tega. Meskipun sudah ada tindakan hukum yang dilaporkan oleh sejumlah LSM tentang kejanggalan pembayaran tunjangan profesi tahun 2013, tapi PGRI juga harus bergerak dalam memantau setiap permasalahan ini.

"Yang selama ini terlihat berani berkomentar dan bersikap hanya tokoh-tokoh yang peduli dengan pendidikan. Tapi sangat kita sayangkan PGRI-nya entah pergi ke mana," ujar Zulkarnain.

Dia menilai, insentif daerah bagi guru yang terlambat dibayarkan pada tahun ini merupakan suatu kelalaian yang harus segera dibenahi, apapun alasan Dinas Pendidikan Lingga. "Mereka harus mengantisipasi segala sistem yang diubah. Belum lagi kekurangan bayar di tahun 2013 sebesar Rp1,5 miliar yang belum dibayarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga," ujarnya.

"Melihat fakta yang ada, sebaiknya para guru segera merombak kepengurusan PGRI Kabupaten Lingga. Jangan sampai lembaga ini hanya untuk tameng seseorang dan dijadikan kendaraan politik semata. Apalagi untuk meraup keuntungan dari organisasi ini. Itu sangat miris," imbuh Zulkarnain. (*)

Editor: Roelan