BATAMTODAY.COM, Batam - Masyarakat Pulau Buluh, Kecamatan Bulang, Kota Batam, mengeluhkan pencemaran lingkungan berupa debu-debu besi dari berbagai perusahaan galangan kapal yang berada sekitar pulau tersebut. Masyarakat juga menyampaikan keluhan mereka itu tak pernah ditanggapi Pemerintah Kota Batam.

Keluhan itu disampaikan warga kepada Anggota DPR RI, Dwi Ria Latifa, saat saat melakukan kunjungan sekalian sosialisai tentang kehidupan berbangsa dan bernegara di kantor Kecamatan Bulang, Pulau Buluh, Selasa (28/4/2015).

"Kami sudah muak dengan pemerintah kita ini. Berapa kali kita adukan ke pemerintah, namun tak ada tanggapan. Malah keluhan kita diabaikan. Kalau ini terus dibiarkan, imbasnya kan ke masyarakat. Gimana dengan masyarakat kami di sini? Apa jaminannya? Bagaimana tindakan orang perusahaan kepada kami?" kata Zainudin, warga Sungai Buluh.

Dia membeberkan, 12 perusahaan galangan kapal itu pernah menawarkan uang Rp15 juta per keluarga di Pulau Buluh. Tapi, masyarakat Pulau Buluh masih  mempertanyakan, apa dan bagaimana perjanjian uang tersebut.

"Katanya uang itu untuk memberikan jaminan kepada warga sini. Tapi perjanjiannya seperti apa? Uang itu juga nantinya gimana? Kami nggak tahu itu, pihak perusahaan tidak pernah menjelaskannya," katanya.

Zainudin bersama masyarakat lainnya, berharap kepada Dwi Ria Latifa selaku anggota DPR/MPR RI untuk menindak lanjuti keluhan masyarakat itu ke pemerintah pusat. "Satu-satunya harapan kami ya secepatnya lah ditindak lanjuti atau secepatnya ditanggapi. Karena sudah banyak korban masyarakat di sini. Kami tidak mau lagi ada korban," ujarnya.

Dwi yang mendengarkan keluhan warga, berjanji akan menindaklanjuti ke pemerintah Pusat. Dwi mengimbau kepada ke-12 perusahaan galangan kapal tersebut agar memperhatikan dan memahami efek terhadap masyarakat itu sendiri. Karena masyarakat Pulau Buluh sendiri merasa sudah dirugikan dengan adanya belasan perusahaan tersebut.

"Saya juga sudah meminta warga untuk menyiapkan semua berkas-berkas tersebut agar nantinya mudah untuk menyelesaikan permasalahaan yang dikeluhkan. Dan saya harap ada pengertian dari pihak perusahaan, bagaimana dengan masyarakat ini, apa jaminan buat mereka? Karena efeknya ini kepada masyarakat, jadi harus ada timbal baliknya," ujar anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kepulauan Riau itu. (*)

Editor: Roelan