Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

5 Menteri Bidang Ekonomi Jokowi-JK Layak Direshuffle
Oleh : Surya
Senin | 27-04-2015 | 16:47 WIB
2015-04-27 16.51.54.jpg Honda-Batam
Peneliti Lingkar Studi Perjuangan Gede Sandra

BATAMTODAY.COM, Jakarta- Kabinet dan Reposisi perlu dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kembali mendapatkan kepercayaan publik  menyusul kian merosotnya tingkat kepercayaan masyarakat. 

Hal itu disampaikan Peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP), Gede Sandra, dalam konferensi pers di Gedung DPR Jakarta, Senin (27/4/2015).

Menurutnya,  penelilitian menggunakan metode survei media online nasional dan lokal diberbagai daerah yang memberitakan mengenai kinerja para menteri Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK), terutama menteri bidang ekonomi.

Penilaian terhadap kinerja menteri bidang ekonomi tersebut didasarkan pada evaluasi orientasi kebijakan, kapasitas, integritas maupun kepemimpinan atas 14 kementerian ekonomi pada Kabinet Kerja 2014-2019.

Gede Sandra menegaskan apabila tidak dilakukan perombakan maupun reposisi sebelum bulan Juni  mendatang maka tingkat ketidakpuasan masyarakat akan terakumulasi sehingga bisa mengancam pemerintahan Jokowi.

Ia menilai sektor ekonomi saat ini menjadi sorotan masyarakat akibat kinerja para menteri yang tidak memuaskan.

Peneliti LSP mengatakan, dari 14 kementerian itu terdapat lima menteri yang mendapat peringkat memprihatinkan karena program mereka sangat jauh dari apa yang dicita-citakan oleh Presiden Jokowi secara ideologi. Selain itu, mereka dinilai memiliki integritas dan orientasi ideologi yang lemah.

“Lima menteri ini sangat layak untuk dipertimbangkan masuk ke dalam daftar perombakan kabinet karena sangat jelas berideologi neoliberal yang sangat bertentangan dengan Trisakti,” ujarnya.

Kelima menteri yang layak direshuffle atau dicopot dari jabatannya, kata Gede, adalah Menakertrans M. Hanif Dakhiri yang mendapat rapor (57,1), Menteri Keuangan Bambang P Brodjonegoro (50), Menko Perekonomian Sofyan Jalil (50), Menteri ESDN Sudirman Said (42,8), dan Menteri Perdagangan Rini Soemarno (28,7).

Sedangkan ketujuh menteri yang layak direposisi karena kurang tepat dengan bidangnya dan mendapat rapor 60 sampai 70-an antara lain Menteri PDT dan desa Marwan Ja’far,  Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Koperasi dan UKM AA. Puspayoga, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Perindustrian Saleh Husen, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Andrinof Caniago, dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya.

Sementara itu hanya Menteri Perhubungan Ignatius Jonan (78,6) dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (78,6) yang layak dipertahankan, karena mendapat rapor baik.

 â€œHanya Andrinof kalau tidak direposisi, tapi diperlukan back up dari yang tim ahli atai dirjen yang memahami perekonomian secara makro,” kata Gede Sandra lagi.

Karena itu,  dia mendesak Jokowi untuk melakukan reshuffle atau reposisi kementerian tersebut sebelum bulan Puasa 1436 H. Sebab, harga-harga kebutuhan pokok akan naik drastis, yang akan menyulitkan rakyat khususnya umat Islam menjelang Lebaran Idul Fitri 1436 H. 

“Jadi, Jokowi harus melakukan perombakan cabinet itu sebelum bulan Ramadhan 1436 H,” katanya.

Gede menambahkan, dari 14 menteri bidang ekonomi yang dinilai paling memiliki kapasitas, integritas dan kepemimpinan paling kuat terdapat nama Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti, menteri Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Bapennas Andrinof Chaniago serta Menteri Perindustrian Saleh Husein. 

Editor: Surya

Berita Lainnya

KPU Kirim Surat ke Caleg Terpilih untuk Segera Lapor LHKPN

14-07-2024 | 16:04 WIB

Trump Ditembak saat Kampanye, Nyawanya Selamat, Hanya Alami Luka pada Telinga Kanan

14-07-2024 | 09:04 WIB

Ultras Bunda Marlin Takkan Biarkan Marlin Agustina Berjuang Sendiri di Pilwako Batam 2024

13-07-2024 | 08:24 WIB