BATAMTODAY.COM, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat RI akhirnya menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2015 menjadi undang-undang. Keputusan itu diambil pada Sidang Paripurna penutupan masa sidang ke-III, Jumat (24/4/2015).

Dengan begitu, Perppu tentang KPK ini sah menjadi undang-undang sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna DPR tanpa   perdebatan, seluruh anggota DPR yang hadir menyetujui Perppu yang diterbitkan Presiden Joko Widodo untuk mengangkat tiga pimpinan sementara KPK itu.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon selaku pimpinan rapat kemudian bertanya kepada semua anggota DPR yang hadir apakah bisa menyetujui hasil yang sudah disepakati oleh Komisi III tersebut.

"Apakah perppu dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Fadli Zon. "Setuju," jawab para anggota DPR yang hadir.

Sebelum disahkan, Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsudin membacakan laporannya mengenai pembahasan Perppu di tingkat komisi. Komisi III menyetujui perppu tersebut, meski memberikan beberapa catatan kepada pemerintah.