RANAI, batamtoday - Penyebab terjadinya krisis listrik di Natuna ditengarai akibat pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) solar untuk kebutuhan pembangkit listrik diselewengkan oleh mitra kerja PLN Ranting Ranai, PT Tiga Bintang yang merupakan pelaksana teknis dari Perusahaan Daerah (Perusda) Natuna.

"Saya yakin ada penyelewengan karena beberapa waktu lalu Pertamina menyatakan pasokan BBM untuk PT Tiga Bintang cukup," kata Safrizal Sofyan, Ketua LSM Gerbang Utara Natuna kepada batamtoday, Rabu, 6 Juli 2011.

Safrizal menyebutkan keyakinan dirinya akan penyelewengan tersebut didasarkan pada pernyataan Kepala Pertamina Ranai, Muhamadi, yang menegaskan kuota solar industri untuk rekanan Perusda itu cukup memadai untuk menopang hidupnya pembangkit listrik.

Kebutuhan BBM untuk pembangkit milik Perusda setiap harinya mencapai sekitar 10 ton per hari dan jumlah tersebut sudah dicukupi oleh Pertamina Ranai, bahkan berlebih.

Safrizal mencurigai PT Tiga Bintang juga menggunakan BBM bersubsidi untuk mengoperasikan pembangkit tersebut. Mengingat, krisis yang terjadi di Natuna bukan hanya listrik namun juga merembet hingga krisis solar.

"Krisis listrik yang terjadi menjadikan PLN sasaran empuk kemarahan warga. Padahal selain itu, kita juga merasakan di Natuna bukan hanya krisis listrik namun juga solar," tukas Safrizal.

Safrizal menilai sumber dari krisis listrik akibat dari ketidakbecusan PT Tiga Bintang dalam mengelola pembangkit. Namun anehnya, perusahaan tersebut hingga kini masih digunakan oleh Perusahaan Daerah sebagai kompatriot bisnis.

Selain itu, meski tampil dengan kinerja yang amburadul, Perusda masih saja berani menganggarkan dana ratusan juta rupiah dari APBD Kabupaten Natuna untuk pembelian travo.

"Padahal dari kinerjanya kita menilai pihak Perusda tidak becus menangani kemelut intern, maupun bersama pihak PLN untuk mengatasi permasalahan pemadaman listrik warga," kata Safrizal.

Perusahaan Daerah (Perusda) Natuna diketahui telah membeli 10 travo berkapasitas 400 KVA, 200 KVA, 160 KVA dan 100 KVA. Travo tersebut, rencananya akan dipasang pada jaringan PLN di sekitar Kota Ranai, termasuk travo berkapasitas 400 KVA akan dipasang untuk sambungan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan travo berkapasitas 200 KVA dipasang di kantor DPRD Natuna.

Kinerja tidak becus dari Perusda, dirasakan oleh Safrizal keberadaan perusahaan tersebut tak ubahnya sebagai mesin pencuci uang dari APBD yang digunakan untuk kepentingan segelintir oknum,

"Buktinya, sejak 2002 audit BPK terhadap Perusda selalu menyimpulkan adanya permasalahan manajemen keuangan di perusahaan itu," pungkas Safrizal.