Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Sidak UPT Samsat Bintan Timur, DPRD Kepri Minta Konsumen Pajak Dilayani dengan Baik
Oleh : Charles Sitompul
Jum'at | 17-04-2015 | 18:05 WIB
sirajuddin Nur.jpg Honda-Batam
Sirajuddin Nur.

BATAMTODAY.COM, Kijang - Wakil Ketua Komisi II DPRD Kepri, Sirajuddin Nur, meminta agar seluruh unit pelayanan teknis (UPT) Samsat yang ada di Kepri mampu memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat yang taat dalam membayar pajak kendaraannya. Hal ini dia katakannya saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke UPT Samsat Daerah di Jalan Hang Tuah, Kijang, Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Jumat (17/4/2015).

"Masyarakat yang taat membayar pajak adalah orang baik yang harus kita hormati. Makanya, mereka harus diberikan pelayanan yang terbaik saat melakukan pembayaran di setiap loket Samsat," ujar Sirajuddin.

Sementara usai melihat kondisi kantor UPT Samsat Kijang, Sirajuddin menyarankan perbaikan untuk beberapa hal. Pertama, demi peningkatan pelayanan dia meminta agar UPT Bintan Timur itu memiliki genset guna mengantisipasi jika terjadi pemadalam listrik secara tiba-tiba.

Selain itu, Sirajuddin juga meminta agar UPT Samsat Bintan Timur juga melayani pembayaran balik nama kendaraan dan pembayaran pajak lima tahunan.

"Dari hasil kunjungan tadi kita ketahui bahwa UPT di Bintan Timur ini hanya melayani pajak tahunan kendaraan. Masyarakan yang ingin melakukan pajak balik nama dan pajak BPKB masih harus pergi ke kantor Samsat di Tanjunguban. Ini kan sangat jauh rentang kendalinya. Makanya kita sarankan disini juga kedepannya agar melayani pembayaran pajak yang kita maksudkan itu," katanya lagi.

Sirajuddin juga meminta pemerintah untuk mempertimbangkan agar biaya balik nama bisa dibebaskan untuk masyarakat mengingat hal ini kerap menjadi kendala dalam melakukan tertib administrasi. Karena, banyak BPKB kendaraan yang tidak sesuai dengan pemiliknya akibat proses jual beli yang tidak dibarengi balik nama secara langsung.

Dalam kunjungannya ini, Sirajuddin ditemani Rudy Chua yang juga anggota Komisi II. Rudi Chua sendiri menambahkan, seharusnya pemerintah sudah memikirkan untuk mencari lahan untuk membangun kantor UPT Samsat di Bintan Timur mengingat kantor yang ada tersebut berstatus mengontrak dengan biaya yang tidak sedikit.

"Mereka mengatakan kondisi kantornya masih ngontrak, tidak memiliki genset dan hanya melayani pajak kendaraan tahunan saja. Untuk mewujudkan pelayanan prima, ketiga hal ini tentu menjadi kendala," kata Rudi Chua.

"Saya rasa kedepannya tidak perlu ngontrak lagi, tetapi difikirkan untuk membangun kantor sendiri. Dan jika selama ini hanya melayani pajak kendaraan tahunan aja, kedepannya kalau bisa khusus untuk masyarakat disini bisa melakukan semua jenis pembayaran pajak kendaraan di kantor ini," imbuhnya.

Kepala UPT Samsat Bintan Timur, Nazwar, menjelaskan, hasil pembayaran pajak per tahun di tempatnya mencapai Rp5 miliar dengan volume kendaraan roda dua sebanyak 10.000 unit dan kendaraan roda empat 1.500 unit. (*)

Editor: Roelan