BATAMTODAY.COM, Jakarta - Senator dari Provinsi Aceh Fahrur Rozi berpendapat, enam bulan berjalannya pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, telah menimbulkan kekecewaan, bukan hanya di kalangan rakyat. 

Lebih dari itu, kekecewaan juga mengemuka dari para tim sukses, relawan dan bahkan dari fungsionaris partai pengusung Jokowi-JK.

"Selama enam bulan ini, sudah tampak lemahnya kepemimpinan Jokowi. Istilah Nawacita dan revolusi mental justru dijadikan alat untuk menyerang balik Jokowi,“ kata Fahrur Rozi dalam dialog kenegaraan bertajuk ‘Rapor Kabinet Kerja Jokowi" bersama Johnny G Plate, Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem, dan Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan dosen  komunikasi politik UIN Syahid Jakarta, Gun Gun Heryanto di Gedung DPD RI Jakarta, Rabu (15/4/2015),

Ditambahkan Fahrur Rozi, selama enam bulan masa kerja, masyarakat belum bisa melihat kinerja pemerintahan Jokowi-JK, dijadikan tolok-ukur atau dievaluasi sebagaimana janji-janjinya dalam ekonomi Trisakti, Nawacita serta revoluasi mentalnya saat kampanye lalu.

“Terbukti selama ini justru banyak kebijakan yang semrawut, bahkan melanggar aturan perundang-undangan. Jadi sebagai Wakil Ketua Komite I DPD RI Fahrurozi, menilai rapor Jokowi-JK sesuai warna partai pengusungnya, adalah merah, “ katanya.

Karena itu kata Fahrurozi, sudah seharusnya pemerintahan Jokowi dievaluasi mengingat, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama ini tidak pro rakyat.

“Jadi, wajar saja, kalau ada desakan untuk mengevaluasi pemerintahan Jokowi sekarang,” katanya.

Namun, pernyataan senator dari NAD itu disanggah oleh legislator dari Fraksi Nasdem. Menurutnya, saat ini belum waktunya untuk mengevaluasi pemerintahan Jokowi, karena baru berjalan selama 6 bulan. Ibarat anak belajar, masih belum satu semester, maka belum bisa mengikuti ujian dan mendapat rapor kerja, seperti APBN-P baru April 2015 ini bisa direalisasikan.

“Berbeda dengan pemerintahan sebelumnya; di mana perioritas pertama dan tahun pertamanya memang sudah berjalan,” tambah politisi NasDem itu.

Ditambahkan Johnny, belum lagi pergulatan kuat antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), konflik partai, masalah Kapolri vs KPK dan sebagainya. Namun demikian kata Johnny, Presiden Jokowi tetap meminta semua diselesaikan sesuai aturan hukum untuk menjaga proses dan kualitas demokrasi itu sendiri.

“Jadi, secara umum belum cukup waktunya untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan Jokowi-JK saat ini,” kata Johnny.

Sementara Gun Gun Heryanto berpendapat kondisi politik saat ini justru memunculkan gerakan deparpolisasi di Indonesia. Selain dipicu oleh tidak optimalnya kinerja parpol juga akibat sistem oligarki yang terus berkembang.

“Jadi, sebagai representasi publik, partai politik harus diperbaiki. Pasalnya, dalam sebuah negara demokrasi, partai politik menjadi bagian yang sangat inheren dan tidak bisa tidak ada,” ujarnya.