Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Haripinto Janji Bantu Masyarakat yang Kesulitan Hadapi Birokrasi

Senator DPD RI Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Karimun
Oleh : Khoiruddin Nasution
Sabtu | 11-04-2015 | 14:00 WIB
DSC_0385.jpg Honda-Batam
Senator Asal Kepri, Harpinto Tanuwidjaya, saat memberita pemaparan.

BATAMTODAY.COM , KARIMUN - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LSM Badan Pemantau Pelaksana Pendapatan Asli Daerah (BP2PAD) Kabupaten Karimun menggelar sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan.


Kegiatan yang diikuti 60 peserta dari berbagai kalangan itu, menghadirkan senator DPD RI Dapil Kepri Haripinto Tanuwidjaja serta senator DPD RI Dapil Maluku, Prof John Pieris, Sabtu (11/4/2015), di Hotel Aston Karimun.   

Senator DPD RI Dapil Kepri, Haripinto Tanuwidjaja, dalam sambutannya meminta agar seluruh elemen masyarakat memahami dasar-dasar berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari.

"Tanpa kita sadari, banyak yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan sehari-sehari, salah satunya adalah hubungan kita dengan lingkungan kelurahan, kecamatan dan lainnya. Inilah salah satu contoh hubungan berbangsa dan bernegara," katanya.

Dia berharap, seluruh perserta  memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan hal-hal yang kurang dipahami serta menyampaikan persoalan yang dihadapi, khususnya tentang penerapan Peraturan Pemerintah di daerah.

"Kita bebas dalam menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Dan di sini juga ada ahlinya, Bapak Prof John Pieris yang merupakan penggagas 4 Pilar Kebangsaan tersebut," terangnya. 

Menanggapi hal itu, Prof John Pieris yang juga merupakan senator DPD RI Dapil Maluku mengatakan, nilai-nilai berbangsa dan bernegara merupakan perilaku yang kita lakukan sehari-hari.

"Buat apa kita menghafal sila-sila Pancasila, kalau keseharian kita tidak menunjukkan nilai-nilai dari Pancasila itu. Artinya, isi dari Pancasila tersebut harus sesuai dengan perbuatan kita sehari-hari," ujarnya

Dikatakan, Empat Pilar Kebangsaan sangat penting, sebab saat ini masyarakat Indonesia sudah banyak tidak mengerti akan nilai-nilai Pancasila serta UUD 45.

"Kita bisa lihat saat ini, banyak daerah yang tidak menerima apabila daerahnya dipimpin orang yang berasal dari luar daerahnya. Ini sangat bertentangan dengan UUD yang kita miliki. Dalam pasal 27 ayat 1 disebutkan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dan itu sangat jelas," tegasnya

Dia mengharapkan dengan adanya sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan ini, dapat tersalurkan kepada seluruh aparatur negara dan masyarakat Indonesia.

"Sosialisasi ini harus kita sampaikan ke akar rumput masyarakat Indonesia, agar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia berjalan kembali di atas landasan Pancasila dan UUD 1945. Sehingga Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan menyatukan masyarakat Indonesia yang kaya akan budaya, suku, agama dan yang lainnya dapat diwujudkan," paparnya

Sementara Ketua PSMTI Kabupaten Karimun, Eddy Viryadharma, mengatakan bahwa sebagai warga negara, memang memiliki hak dan kewajiban demi memelihara keutuhan berbangsa dan bernegara. Namun pemerintah sendiri juga harus menjamin warga negaranya dalam melakukan aktifitas dan usaha.

Dia juga mencontohkan, banyaknya peraturan pusat yang tidak dipahami oleh pemerintah daerah maupun masyarakatnya. "Sangat banyak keputusan maupun peraturan pemerintah pusat yang tidak diketahui oleh daerah, jangankan masyarakat, pemerintah daerah pun banyak yang tidak memahami," tuturnya.

Dia juga mengapresiasi adanya acara sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan tersebut, sehingga masyarakat mengetahui perkembangan kebijakan pemerintah pusat. "Dengan adanya sosialisasi ini, sehingga masyarakat dapat menghindari pembodohan oleh pihak oknum yang tidak bertanggung jawab," katanya

Pantauan BATAMTODAY.COM, permasalahan yang disampaikan para peserta sosialisasi, diantaranya tentang pembuatan akte kelahiran yang cenderung mendapat perbedaan pendapat antara masyarakat dan petugas catatan sipil.

Haripinto Tanuwidjaja meminta kepada seluruh masyarakat agar menyampaikan serta melampirkan permasalahan yang dialami, untuk dilakukan koordinasi terkait permaslahan tersebut. Dia bahkabn berjanji akan membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam menghadapi birokrasi, sepanjang itu merupakan kebutuhan masyarakat.

Editor: Surya

Berita Lainnya

Ketua DPD RI Minta Kenaikan PPN 12 Persen Januari 2025 Ditunda

20-11-2024 | 08:04 WIB

Ketua DPD RI Ajak Pemuda Bengkulu Berkolaborasi Menuju Indonesia Emas 2045

18-11-2024 | 21:24 WIB

DPD RI Siap Bentuk Pansus untuk Bongkar Jaringan Judi Online

15-11-2024 | 21:04 WIB