Kepala Daerah Ditantang Berani Alokasikan Anggaran untuk Anak Berkebutuhan Khusus

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kepala Subdirektorat Pembelajaran Direktorat PKLK Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Praptono, menyampaikan, hingga akhir 2014 sudah ada 60 daerah di Indonesia yang menyatakan diri sebagai daerah peduli pendidikan inklusif. Pada tahun ini pemerintah menargetkan minimal ada 20 daerah baru yang diusulkan mendapatkan penetapan sebagai daerah peduli pendidikan inklusif.

Ke-60 daerah peduli inklusif pada tahun 2014 tersebut terdiri atas 12 provinsi dan 48 kabupaten/kota. Gerakan penyadaran pendidikan inklusif mengoptimalkan peran pemerintah daerah, misalnya melalui pengalokasian anggaran daerah untuk pendidikan inklusif.

"Berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan inklusif ini bisa lebih dioptimalkan. Kapasitas dan kemampuan pemerintah daerah menjadi kekuatan utama di dalam mendukung gerakan pembudayaan pendidikan inklusif ini," katanya.

"Artinya, banyak anggaran daerah yang selama ini tidak teralokasikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, akhirnya sudah mulai ada keberanian dari para gubernur, wali kota, dan bupati untuk menyisihkan anggaran dalam rangka melayani anak-anak berkebutuhan khusus," katanya pada Seminar Sehari Pendidikan Inklusif di Jakarta, Rabu (8/4/2015).

Dia menjelaskan, Sejak 2011, Kemendikbud bekerja sama dengan Helen Keller International (HKI) juga membuat terobosan berupa pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh nasional pendidikan inklusif dalam bentuk "Inclusive Education Award". Setiap tahun ada enam tokoh pendidikan inklusif yang diberikan penghargaan ini. Hingga kini, sudah ada 48 orang tokoh nasional pendidikan inklusif yang menerima penghargaan tersebut.

"Kami juga sudah menyusun profil para penerima penghargaan ini. Rencananya, pada 2015 ini, bukunya akan kami terbitkan, sehingga nanti bisa menjadi keteladanan bagi para pejuang pendidikan inklusif," tutur Praptono yang dilansir dalam laman kementerian.

Pada kesempatan sama, Acting Country Director HKI, Satya Prabha Kotha, mengatakan, sejak 2003 yayasan ini telah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. "Program yang dilakukan oleh HKI telah memberikan kesempatan kepada sekitar 26 ribu anak berkebutuan khusus untuk sekolah di sekolah umum. Meski cukup banyak kesuksesan yang telah diraih dalam kerja sama ini, namun tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif masih ada. Untuk itu pelatihan ini digelar," tutur Satya. (*)

Editor: Roelan

---