Dinas KP2K Batam Kelola Anggaran secara Fiktif Rp 1,1 Miliar

Dinas KP2K Batam Kelola Anggaran secara Fiktif Rp 1,1 Miliar

Oleh : Gokli

Kamis | 09-04-2015 | 13:27 WIB

Ketua Pansus LKPj Wali Kota, Udin P Sihaloho.

BATAMTODAY.COM, Batam - Kebobrokan kinerja sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batam mulai terkuak, sejak Panitia Khusus (Pansus) LKPj Wali Kota, DPRD Batam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Tak hanya itu, Pansus juga menemukan ada kejanggalan terkait pengelolaan anggaran yang diduga secara fiktif.

Ketua Pansus LKPj Wali Kota, Udin P Sihaloho, menyampaikan sejak disahkan dalam Paripurna, pihaknya langsung memanggil semua SKPD Pemko Batam secara bergiliran. Hasilnya, kinerja SKPD Pemko Batam perlu pembenahan dan perbaikan terutama soal pengelolaan anggaran.

"Ada beberapa kejanggalan yang ditemukan di sejumlah SKPD, terutama soal pengelolaan anggaran," kata dia, Kamis (9/4/2015) siang di Kantor DPRD Batam.

Temuan kejanggalan pengelolaan anggaran, kata Udin, terjadi di Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan (KP2K) Batam. Tak tanggung-tanggung, nilai anggaran yang diduga fiktif itu mencapai Rp 1,121 miliar, terdiri dari Rp 1,021 miliar bantuan Pemerintah Pusat dan 10 persen dari APBD Batam tahun 2014 sebagai dana pendamping atau setara Rp 100 juta.

Dana sebesar Rp 1,121 miliar yang dikelola Dinas KP2K Batam, sambung legislator PDI Perjuangan itu untuk program pertanian. Dalam laporannya, kata dia, Dinas KP2K sudah merealisasikan penyerapan anggaran sekitar 64 persen dengan dana habis mencapai Rp600 juta lebih. Padahal, lahan pertanian di Kota Batam sama sekali tidak ada.

"Ini sangat janggal, Dinas KP2K mengakui tak ada lahan pertanian di Batam. Tetapi, penyerapan anggaran bisa direalisasikan. Dihabiskan kemana dana itu, sampai sekarang Pansus belum dapat jawaban," papar Sekretaris Komisi IV DPRD Batam itu.

Lainnya, kata Udin, Pansus sangat menyayangkan tidak hadirnya tiga Kepala Bidang (Kabid) Dinas KP2K dalam rapat koordinasi. Padahal, Kepala Dinas KP2K, Suhartini sebelumnya menyampaikan akan mengutus tiga kabid-nya untuk mengikuti rapat bersama Pansus.

"Satu alasannya mengantar istrinya sakit, itu bisa kami maklumi. Satu lagi sedang Diklat, dan yang ketiga tanpa alasan. Dari sini kelihatan komunikasi Kepala Dinas KP2K dengan bawahannya tidak baik. Logikanya, tak mungkin Kepala Dinas tak tahu kegiatan bawahannya. Dinas KP2K jadi sorotan khusus bagi Pansus," tutupnya.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Bernilai Rp 421 Miliar, Skuad Timnas Indonesia Nomor 8 di Asia

AXIS Nation Cup 2024 Sukses di Kota Batam, Sportivitas Penonton Terbanyak Hingga 18 Ribu Orang

Gelapkan Uang SPP Mahasiswi, Anak Dekan Fakultas Kedokteran UNIBA Dituntut 2 Tahun Penjara

Sandiaga Uno Promosikan Potensi Desa Wisata Melalui Buku 'Introducing Indonesia to The World'

Paslon Rudi-Rafiq Disambut Hangat di Pertemuan Gemas Tanjungpinang dan Bintan

Petugas dan Warga Binaan Rutan Batam Berkomitmen Ciptakan Lingkungan Lebih Baik

Tunggak Bayar Pajak Rp 4 M Lebih, Bapenda Batam Pasang Spanduk Peringatan di Hotel Da Vienna Boutique

Disnaker Kepri Kick Off Program Pemagangan Tenaga Kerja PT BAI

Sengketa Lahan PT BMW dan Warga di Ekang Anculai, Terbit Alas Hak di Atas Lahan Berstatus Hutan

KMP Thandemand Terbakar di Perairan Tanjung Kasam Batam

Indonesia Pamerkan Teknologi Industri 4.0 di Osaka, Dorong Kolaborasi Global

JK Sebut 10 dari 15 Konflik Besar di Indonesia Terjadi Karena Ketidakadilan

Tingkatkan Kualitas Makanan, Petugas Lapas Batam Ikuti Pelatihan Penjamah Makanan

Pemko Tanjungpinang Gelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, Fokus pada Langkah Konkret

Perusahaan Temui Langsung Masyarakat Terdampak Pembebasan Lahan Kebun Sayur Marina