Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI

Pemerintah Diminta Alokasikan Anggaran Pembinaan Kesenian Daerah
Oleh : Surya
Selasa | 31-03-2015 | 15:19 WIB
Djasarmen_Sosial.jpg Honda-Batam
Anggota DPD/MPR RI Djasarmen Purba saat melakukan Sosialisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang diselenggarakan Pratuha Maujana Simalungun (PMS) Kota Batam di Migasindo Academy di Batam dengan peserta Badan Pengurus Harian PMS Kota Batam, PH ormas Underbou, Sayap & Afiliasi PMS Kota Batam, Minggu (29/3/2015)

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota DPD/MPR RI Djasarmen Purba meminta pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang lebih besar terhadap pertumbuhan sektor ekonomi kreatif, seperti kesenian daerah Simalungun yang memiliki berbagai aset dan artefak budaya antara lain rumah adat dan museum.

"Situs dan museum yang sangat minim dari segi perawatan dan promosi buadya/parawisata. Beberapa situs budaya Simalungun malah terkesan tidak terawat baik dari segi aktivasi dan pagelaran kebudayaan terbilang sangat minim karena minimnya dukungan keuangan melalui APBD dan lebih banyak mengandalkan bantuan keuangan dari individu dan masyarakat umum," kata Djasarmen di Batam, Minggu (29/3/2015) lalu.

Hal itu disampaikan Djasarmen Purba saat melakukan Sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang diselenggarakan Pratuha Maujana Simalungun (PMS) Kota Batam di Migasindo Academy di Batam dengan peserta Badan Pengurus Harian PMS Kota Batam, PH ormas Underbou, Sayap & Afiliasi PMS Kota Batam 

Leiden Purba, salah satu peserta, mempertanyakan sikap pemerintah  sesungguhnya terhadap potensi dan pengembangan kesenian daerah, terutama seni dan budaya simalungun, baik secara daerah maupun nasional secara keseluruhan selama ini.

Djasarmen mengatakan, pemerintah telah mengembangkan seni dan  budaya dalam rencana strategis pemerintah meliputi dua aspek utama. Yakni pertama seni dan budaya slokal diharapkan dapat terus berkembang menjaga ketahanan lokal. Selain itu diharapkan dapat harmonis bersanding dengan seni budaya lokal lainnya dimana pada akhirnya membentuk ketahanan secara nasional, baik dalam segi identitas, bela tanah air dan kebangsaan.

"Kedua seni dan budaya diproyeksikan untuk menjadi pilar bagi pengembangan industri parawisata dan ekonomi kreatif bangsa secara nasional bahkan internasional. Penerimaan negara dari sektor non migas dari tahun ketahun terus diupayakan untuk meningkat secara signifikan, terutama dari sektor pariwisata yang bahkan dapat melampaui penerimaan negara dari sektor migas sendiri yang dari tahun ketahun mengalami penyusutan dari segi dukungan sumberdaya alam yang tersedia," katanya.

Sementara Rusliadi Sinaga, peserta lainnya mempertanyakan apa ada kebijakan pemerintah dalam hal melindungi eksistensi seni dan budaya daerah terutama daerah daerah yang berada di perbatasan dengan negara asing seperti Batam dan Kepulauan Riau (Kepri). 

Terkait hal ini, senator Djasarmen mengatakan, kepentingan pemerintah sesungguhnya tidak saja untuk menjaga kelestarian dari seni dan budaya daerah itu sendiri. Tetapi juga bagaimana seni dan budaya ini menjadi alat diplomasi dan nilai ekonomi karena memiliki daya tarik bagi bangsa asing dimana daerah tertentu bertetangga, terutama Provinsi Kepri.   yang bertetangga langsung dengan Malaysia, Kamboja, Vietnam dan Singapura.

"Khusus untuk daerah provinsi perbatasan, layaknya Provinsi Kepulauan Riau, pemerintah melalui DPD RI saat ini tengah menggodok RUU Daaerah perbatasan melalui prolegnas. Hal ini salah satunya adalah untuk melindungi eksistensi seni dan budaya daerah di provinsi perbatsan tersebut terhadap pengaruh budaya dari negara tetangga disekitarnya," katanya. 

Editor : Surya