Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Kondisi Negara Selama 2015 Diprediksi akan Diwarnai Kegaduhan Politik
Oleh : Surya Irawan
Jum'at | 27-03-2015 | 10:27 WIB
diskusi_dpr.jpg Honda-Batam
Ray Rangkuti bersama sejumlah pembicara dalam sebuah diskusi di DPR RI.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Dualisme pimpinan fraksi dan partau politik (parpol) yang terjadi di Partai Golkar dan PPP akibat konflik internal, secara tidak langsung akan mengganggu kinerja DPR.

Namun, kondisi itu tetap akan tergantung kepada pimpinan DPR RI sendiri, yang seharusnya mengedepankan keputusan pemerintah, yaitu Menkumham Yasonna Laoly terlebih dahulu sampai ada putusan hukum tetap.

Selama 2015 kegaduhan politik itu akan berlanjut. Konflik internal parpol itu akan mendorong terjadinya kegaduhan politik di DPR RI.

"Kalau mau efektif kinerja DPR RI dengan kondisi yang terbelah saat ini, maka pimpinan DPR RI harus melakukan langkah-langkah cepat dengan mengedepankan putusan Menkumham yang mengakui Golkar dan PPP yang sudah memegang Surat Keputusan (SK) Kemkumham. Kalau tidak, maka DPR RI tak akan mempunyai pegangan dan kinerja pasti akan terganggu," tegas anggota FPPP DPR RI Fadly Nurzal dalam dialektika demokrasi 'Mengukur Efektivitas Kinerja DPR di Tengah Dualisme Fraksi/Parpol DPR RI' bersama anggota FPG DPR RI Bowo Sidik Pangarso dan pengamat Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (26/3/2015).

Bowo Sidik sendiri mengakui prihatin dengan kondisi parpol dan DPR RI yang terbelah sekarang ini, karena pasti akan menggangu kinerja DPR RI. Mengapa? Karena anggota DPR RI sekarang ini masih takut kehilangan kekuasaan, takut dengan partai dan takut dengan elite-elite politik yang berkuasa.

"Jadi, ke depan kalau bisa tidak ada 'recall', pencopotan, agar anggota DPR RI yang bertanggungjawab kepada konstituennya bisa bekerja dengan baik untuk daerah pemilihan masing-masing," ujarnya.

Apakah nanti yang menang kubu Aburizal Bakrie (ARB) maupun Agung Laksono, tidak mem-PAW-anggotanya, karena anggota DPR RI tersebut memiliki tanggungjawab yang besar kepada konstituennya di daerah masing-masing.

"Kita harap konflik itu segera berakhir dan semua kembali bersatu dan mengabdi untuk rakyat," pungkasnya.

Sementara itu Ray Rangkuti menilai sesungguhnya dengan lahirnya Koalisi Merah Putih (KMP) dan Kolisi Indonesia Hebat (KIH) akan menjadikan DPR RI yang dinamis, terjadi tawar-menawar gagasan, dan program dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Apalagi munculnya KMP dan KIH itu merupakan yang pertama kali dalam politik Indonesia. "Tapi, kalau itu justru melahirkan konflik terus-menerus, maka DPR RI sekarang ini sama saja dengan periode 2009-2014," tambahnya.

Menurut Ray, kondisi perekonomian yang buruk, harga-harga kebutuhan pokok, listrik, BBM, pajak, dollar AS yang terus menguat, ternyata tak ada anggota DPR RI yang kritis.

Wakil rakyat ini santai, tenang-tenang saja. "Sama dengan kondisi Orde Baru 1997/1998, yang akhirnya terjadi krisis dan melahirkan reformasi. Jadi, DPR jangan sampai kehilangan kekritisannya," tuturnya.

Namun dia berkeyakinan konflik parpol dan DPR RI akibat SK Menkumham itu tak akan selesai sampai akhir tahun 2015 ini. Sebab, siapapun yang menang, apalagi Agung Laksono atau Romahurmuziy (Romi), maka mereka ini akan bergerak untuk melakukan reposisi pimpinan fraksi, pimpinan komisi, dan sampai pimpinan DPR/MPR RI.

"Jadi, selama 2015 ini kegaduhan politik akan berlanjut dan DPR akan makin terpuruk di mata rakyat," ungkapnya.

Hanya saja dalam kondisi saat ini menurut Ray, sesungguhnya merupakan peluang bagi anggota DPR RI untuk menunjukkan kinerja dan kualitasnya sebagai wakil rakyat. Mengapa? "Mau berpendapat apapun di tengah fraksi yang tak bertuan, maka bebas saja untuk berekspresi. Mau ikut angket Menkumham, mau tolak angket tidak masalah, tidak ada yang akan me-'recall'," ujarnya

Editor: Dodo