BATAMTODAY.COM, Dabosingkep - Situasi politik dan pemerintahan di Kabupaten Lingga yang tak kondusif ternyata membuat sejumlah PNS tak betah. Mereka mengajukan permohonan mutasi ke daerah lain.

Namun, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Lingga, Syamsudi, menilai, permohonan mutasi itu sebagau sesuatu yang wajar. "Perpindahan PNS itu biasa. Selama mengikuti prosedur, kami sudah sampaikan ke bupati sekarang, tinggal bupati setuju atau tidak," kata Syamsudi kepada BATAMTODAY.COM, Kamis (26/3/15).

Prosedur yang benar itu, jelas Syamsudi, adalah permohanan mutasi PNS bersangkutan harus disetujui oleh pimpinan SKPD tempatnya bertugas, dan memiliki alasan yang jelas. Setelah mendapat rekomendasi dari pimpinan SKPD, selanjutnya BKD akan menyerahkan ke Bupati Lingga selaku kepala daerah.

Sebelumnya, BKD Kabupaten Lingga telah membuat aturan bagi para PNS yang lulus tes CPNS di Kabupaten Lingga untuk tidak pindah sebelum menyelesaikan masa pengabdian selama 10 tahun.

Sementara, salah satu suami dari seorang CPNS di Lingga membenarkan jika istrinya ketika ingin diangkat menjadi PNS terlebih dahulu menandatangani surat perjanjian yang salah satu pointnya harus siap mengabdi selama minimal 10 tahun di kabupaten Lingga, baru boleh mengajukan mutasi atau pindah tugas.

Mantan anggota DPRD Kabupaten LIngga, Rudi Purwonugroho, menyayangkan banyaknya aparatur negara yang ingin hengkang dari Lingga. Menurutnya, pimpinan SKPD seharusnya tidak sembarangan memberikan rekomendasi kepada setiap PNS yang ingin pindah keluar daerah atau minta dimutasi.

Selama ini, kata dia, kuota PNS di Kabupaten Lingga sendiri masih kekurangan. Jika banyak yang pindah, maka jumlah PNS akan berkurang lagi.

"Mereka itu yang dari luar jangan hanya maunya dapat NIP saja di Kabupaten Lingga ini, setelah itu seenaknya pindah. Karena kita kekurangan PNS, kalau banyak yang pindah bagaimana dengan tempat yang mereka tinggalkan?" sergah Rudi.

Dia juga berharap Kepala BKD dan Bupati Lingga tak merekomendasikan permohonan mutasi tersebut jika alasan mereka tidak cukup kuat. "Di Dinas Kesehatan kita sangat kekurangan tenaga. Bukan saja dokter, sekarang perawat dan bidan kita kekurangan. Apalagi di Dinas Pendidikan. Sekarang ini beberapa sekolah kekurangan guru PNS yang sudah sarjana ini sangat memprihatinkan. Dengan keadaan Lingga saat ini, seharusnya sebagai pengabdi masyarakat mereka harus mengerti," terangnya. (*)

Editor: Roelan