Sudah 115 Anggota KMP Teken Hak Angket terhadap Yasonna Laoly

Sudah 115 Anggota KMP Teken Hak Angket terhadap Yasonna Laoly

Oleh : Surya

Rabu | 25-03-2015 | 17:41 WIB

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Keinginan Fraksi Golkar yang menggandeng fraksi-fraksi Koalisi Merah Putih (KMP) menggulirkan Hak Angket (penyelidikan) terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly yang telah menerbitkan Surat Keputusan pengesahan Munas Golkar Ancol, tak bisa dibendung lagi.

Ketua Fraksi Golkar DPR, Ade Komaruddin dalam konferensi persnya di DPR, Rabu (25/3/2015) menyatakan bahwa dokumen usulan Hak Angket tersebut sudah ditandatangani oleh 115 anggota dari 5 fraksi KMP.

"Yang tanda tangan sudah 115 anggota dari fraksi-fraksi KMP, semuanya terwakili 5 fraksi (Golkar, Gerindra, PKS, PAN, PPP)," ujar Ade Komaruddin, didampingi kuasa hukum DPP Golkar, Yusril Ihza Mahendra dan sejumlah elite fraksi KMP, antara lain dari PKS dan Gerindra.

Untuk mematangkan skenario penggunaan hak angket tersebut, FPG DPR sengaja mengundang Yusril yang juga pakar hukum tata negara, untuk mendiskusikannya dari sisi ketatanegaraan. Selain itu, juga membahas soal status FPG di DPR, yang ingin diambil alih kubu Agung Laksono.

"Kami akan diskusi menyangkut ketatanegaraan, terutama soal maksud KMP mengusulkan hak angket. Kami akan konsultasi pada pakar hukum tata negara, Prof Yusril Ihza Mahendra. Nanti teman-teman akan ke pimpinan DPR menyampaikan hal itu," jelas Waketum DPP Golkar ini.

Sedangkan kuasa hukum DPP Golkar hasil Munas Bali, Yusril Ihza Mahendra membeberkan strateginya mewujudkan keinginan Ical tersebut. Bagaimana caranya?

"Dalam gugatan ke PTUN, kami juga meminta putusan penundaan. Kalau dikabulkan, maka putusan Menkumham (soal Munas Ancol) belum berkuatan hukum dan belum bisa berlaku," kata Yusril.

Kubu Ical memang telah mendaftarkan gugatannya ke PTUN dua jam setelah Menteri Yasonna menerbitkan surat pengesahan DPP Golkar hasil Munas Ancol. Nah, Yusril berharap kalau hakim PTUN mengabulkan penundaan putusan Menkumham, maka hasil Munas Riau yang masih dipakai.

"Kalau ada penetapan seperti itu (penundaan), maka DPP Golkar akan kembali dipimpin hasil Munas Riau 2009, pimpinan Pak ARB (Ical)," tegas Yusril.

Mantan menteri hukum dan perundang-undangan era Presiden Abdurrahman Wahid ini menjelaskan, hakim PTUN bisa menetapkan putusan penundaan itu kalau memandang ada hal mendesak mengenai dampak dari SK Menkumham ini terhadap internal Golkar.

Editor : Surya

TERKINI
POPULER

Pemprov Kepri Gelar Tablig Akbar Sempena Peringatan HUT Korpri ke-53

PC PMII Batam Resmi Laporkan Dugaan Korupsi di KPU Kota Batam ke APH

XL Axiata Pastikan Konektivitas Lancar untuk Sukseskan Pilkada 2024 di Seluruh Indonesia

Hasil Audit BPK Kelar, Kerugian Negara Kasus Korupsi Pembangunan Studio LPP TVRI Kepri Capai Rp 9 M

Studi Tiru Infrastruktur Gedung Negara, Pemkot Semarang Sambangi BP Batam

Pererat Ukhuwah dan Lestarikan Budaya Aceh, PERMASA Batam Gelar Maulid Akbar

Bus Nirwana Garden Terlibat Kecelakaan di Jalan Raya Tanjunguban, Pengendara Motor Terjepit

Kejari Batam Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi RSUD Embung Fatimah

Polsek Bintan Utara Tangkap Pelaku Curanmor di Tanjunguban, Barang Bukti Berhasil Diamankan

Bintan Resort Bakal Tambah 20 Hotel dengan Kapasitas 3.000 Kamar dalam 5 Tahun

Jadi Pelangsir Solar Subsidi di Batam, Bonataon Gunakan 13 Fuel Card dengan Untung Rp 2.200 Per Liter

Tokoh Pemuda Bintan Nilai Roby-Deby Pasangan yang Tepat untuk Masa Depan Bintan

Sambut Perubahan Kepri, Masyarakat Flobamora di Batam Komitmen Dukung Rudi-Rafiq

Muhammad Rudi Optimis Sektor Pariwisata Bakal Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kepri

Debat Kedua Pilkada Tanjungpinang, Rahma-Rizha vs Lis-Raja Adu Strategi Digitalisasi