BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri saat ini sedang menyiapkan payung hukum bagi daerah yang penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dipercepat dari tahun 2016 menjadi 2015. Payung hukum akan memudahkan pemerintah daerah menyiapkan anggaran kepala daerah.

"Sudah tidak ada masalah. Sekarang Komisi Pemilihan Umum sedang melengkapi peraturan KPU dan Kemendagri juga mempersiapkan beberapa payung hukum karena Pilkada 2016 dimajukan," kata Mendagri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Selasa (10/3/2015).

Menurutnya, sebanyak 273 daerah otonom, 9 di antaranya merupakan provinsi, akan menyelenggarakan pilkada serentak pada Desember 2015. DPR dan pemerintah sepakat memangkas tahapan uji publik dan menyerahkan proses perekrutan kandidat dalam pilkada kepada partai politik.

 Tjahjo mengatakan, secara prinsip, pemerintah dan KPU didukung kepolisian, partai politik, dan semua pemangku kepentingan telah siap menyelenggarakan pilkada serentak pada 2015.

"Ini titik untuk menggapai keberhasilan pemilihan umum presiden, pemilihan umum legislatif, dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah bisa berjalan baik pada 2019," kata Tjahjo. (Baca: Persiapan dan Pendanaan Pilkada Kepri Difinalisasi Hari Ini)

Tjahjo menjelaskan, semua daerah sudah mengalokasikan dana penyelenggaraan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sehingga walaupun ada sengketa antara eksekutif dan legislatif, pilkada tidak terganggu.