BATAMTODAY.COM, Batam - Kasus penculikan dan penganiayaan terhadap sebelas warga Batam asal Palembang, yang menurut pengakuan korban dilakukan oleh oknum TNI AL, mengundang perhatian Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras).

Bahkan, pihak Kontras terjun langsung ke Batam untuk melakukan investigasi menggali keterangan terkait kejadian penculikan dan memastikan apakah benar dua dari sebelas orang tersebut belum ditemukan.

Selain itu, Kontras juga melakukan investigasi terhadap mayat dalam karung yang ditemukan di perairan Pulau Panjang --ditenggarai merupakan Novendri Putra, salah satu korban penculikan yang belum ditemukan. (Baca: Keluarga Yakini Mayat dalam Karung adalah Novendri Putra)

Koordinator Kontras, Haris Azhar, mengatakan, berdasarkan data awal yang dikumpulkan Kontras, ada indikasi penculikan dan pembunuhan terhadap Novendri Putra dilakukan orang-orang terlatih menggunakan cara-cara militeristik.

Ia khawatir, kejadian di Batam mengulangi insiden penyerbuan LP Cebongan di Yogyakarta. Kala itu, sejumlah tahanan dibunuh oleh sekelompok orang yang kemudian terbukti sebagai anggota Kopassus.

"Kasus ini sangat serius dan menyulut perhatian pusat. Ada sejumlah kemiripan pola antara Cebongan dengan Batam,” ujarnya.

Selain itu, Kontras juga menyoroti kelambanan polisi menangani kasus ini. Dalam insiden Cebongan, polisi terkesan lepas tangan. Sementara di kasus Batam, polisi tidak kunjung menunjukkan kemajuan berarti dalam penyelidikan yang dilakukan. Padahal, sembilan orang korban penculikan sudah melaporkan kejadian secara rinci.

"Pengakuan dari sembilan korban tentunya bisa menuntun kepolisian menyelesaikan masalah ini. Namun, hingga saat ini kita bisa melihat belum ada kemajuan signifikan yang dilakukan," ungkapnya. (Baca: Warga Palembang Jadi Korban Penculikan dan Penyiksaan, IKBSS Minta Polisi Usut Tuntas)

Ditambahkan Haris, adanya indikasi keterlibatan oknum anggota TNI bukan alasan bagi polisi tidak menyidik perkara yang menimbulkan korban pada orang sipil itu. Polisi bertugas menemukan peristiwa pidana.

"Jika kemudian terbukti kasus itu melibatkan anggota TNI dan penyidikan harus dilimpahkan ke polisi militer sekalipun, polisi tetap harus mengawali penyidikan," pugkasnya.

Editor: Redaksi