Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Kota Besar di Indonesia Harus Kembangkan Transportasi Massal
Oleh : Redaksi
Kamis | 26-02-2015 | 13:44 WIB
transportasi massal.jpg Honda-Batam
Foto ilustrasi/net

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kota-kota besar di Indonesia diinstruksikan untuk memulai pembangunan infrastruktur transportasi massal. Instruksi itu untuk mengatasi ancaman kemacetan seperti yang terjadi di Jakarta.

"Kita masih dalam pembicaraan tahap awal, Presiden menginstruksikan supaya kota-kota besar di Indonesia mulai pembangunan infrastruktur transportasi massal sehingga tidak terjebak ruwet seperti Jakarta," kata Andi Widjajanto, Sekretaris Kabinet, setelah rapat terbatas yang dipimpin Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/2/2015) malam.

Andi menambahkan, Presiden menilai Jakarta sudah terlambat membangun transportasi massal yang seharusnya telah dilakukan sejak 20 tahun lalu. Sementara kota-kota lain, misalnya Surabaya, Bandung, dan kota-kota di luar Jawa termasuk di Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera, juga diminta untuk segera mengembangkan transportasi massal.

"Memang (di APBN) itu dikalkulasikan anggaran yang diminta. Tadi dikalkulasi bagaimana mekanisme subsidi yang bisa dilakukan," kata Andi, seperti dikutip dari laman Sekretaris Kabinet.

Andi mengatakan, nantinya akan ada rapat lanjutan. Masing-masing kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah akan memberikan masukannya soal infrastruktur massal.

Khusus untuk tiga kota metropolitan terbesar yakni Jakarta, Bandung, dan Surabaya, diminta untuk segera memulai pengembangan transportasi massal. "Kalau bisa tahun ini dimulai, misalnya KAI diminta untuk segera menginisiasi kereta api dari Bogor, Cibubur, Jakarta, sampai Cengkareng," katanya.

Ia juga mencontohkan, ada masukan dan permintaan dari Gubernur Jawa Timur tentang perlunya dibangun infrastruktur double track di seluruh kota-kota utama di Jawa Timur sehingga bisa dioperasikan commuter line mengitari Surabaya, Sidoarjo, hingga Mojokerto.

"Hal-hal seperti ini ada tindak lanjut. Tentunya akan dibahas lagi dalam rapat kabinet selanjutnya," katanya. (*)

Editor: Roelan