BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Komisi VII DPR RI menyoroti masalah ketersediaan listrik dan energi serta pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan di Provinsi Kepulauan Riau, saat melakukan kunjungan ke Tanjungpinang, Selasa (24/2/2015). Komisi VII  DPR RI juga meminta masukan-masukan dari pemerintah dan masyarakat terkait masalah tersebut.

"Adapun yang menjadi sorotan dan permintaan masukan yang akan kami minta dari Pemerintah Provinsi Kepri adalah mengenai ketersedian listrik yang hingga saat ini hampir di seluruh Indonesia masih banyak daerah yang belum teraliri listrik," ujar Mulyadi, ketua rombongan Komisi VII DPR RI di Gedung Daerah Tanjungpinang.

Menurut Mulyadi, ketersedian listrik perlu dilakukan secara serius dalam menunjang pembangunan sektor kelistrikan dan energi. Demikian juga pertambangan, khususnya kebijakan pelaksanaan pengolahan tambang di dalam daerah yang ditetapkan pemerintah, dampak kerusakan lingkungan, serta pelaksanaan reklamasi.

"Kami juga akan melihat dan ingin mendengarakan masukan mengenai penggunaan riset dan teknologi dalam pelaksanaan industeri dan pelaksanaan pengembangan teknologi dalam meningkatkan pembangunan kepada masyarakat," ujar legislator dari Fraksi Demokrat itu.

Dia berharap, kunjungan ke Kepulauan Riau mendapat masukan dan aspirasi terkait dengan ruang lingkup tugas komisi VII DPR RI yang nantinya akan disampaikan dalam rapat kerja guna mendorong pemerataan pembangunan di daerah.

Dia menambahkan, rombongan Komisi IV yang berjumlah 10 orang itu juga berencana meninjau pembangkit listrik interkoneksi Tanjungkasam di Batam dan pembangkit listik tenaga gas di Tokojo Bintan, serta penampungan dan pengolahan limbah di Batam.

Kunjungan anggota Komisi VII DPR-RI itu diterima langsung Gubernur Kepulauan Riau, Muhammad Sani, dan pimpinan SKPD serta unsur muspida lainnya. (*)

Editor: Roelan