Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Mahasiswa Kundur Protes Aktivitas Pertambangan Ilegal
Oleh : Habibi
Selasa | 24-02-2015 | 12:27 WIB
demo_hmk.jpg Honda-Batam
Aksi mahasiswa Kundur di Pamedan, Tanjungpinang.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Kundur (HMK) memprotes aktivitas penambangan ilegal dalam sebuah unjuk rasa yang mereka gelar di Lapangan Pamedan, Tanjungpinang, Selasa (24/2/2015).

"Kejelasan ini kita minta kepada pihak yang berwajib dan pemerintah untuk menuntaskannya, karena selama ini tidak ada jawaban tentang kejelasan penambangan di Kundur, padahal seluruh elemen telah turun," ujar koordinator lapangan (Korlap) aksi, Muhammad Saputra.

Saputra mengatakan, di Kundur ada 1 perusahaan penambang timah yang tidak memiliki kejelasan izin dari pemerintah. Dia mengaku bahwa telah mempertanyakan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun, namun dari Pemerintah yang harusnya mengawasi tentang perizinan tambang, pun mengaku tidak tahu.

"Mereka tidak tahu itu dari mana, mitranya siapa, hasilnya lari kemana. Padahal yang berwenang mengeluarkan izin mereka, sampai sekarang setelah tahu pun mereka tidak menindak," tutur Saputra.

Terkait nama perusahaan yang diduga ilegal tersebut, dari mahasiswa sendiri tidak mengetahui. "Saya lupa, pokoknya ada kata 'cinta'," terang Saputra.

Selain penambangan timah ilegal tersebut, mahasiswa juga mengkritisi tentang penambangan pasir yang marak di Kundur. Padahal, penambangan pasir tersebut berakibat fatal bagi ekosistem, namun tidak ada langkah bijak dari pemerintah untuk menghentikan.

"Penambangan pasir yang parah, tidak jelas kontribusi, merusak ekosistem, tapi pemerintah bungkam dan ada indikasi media disana juga dibungkam," ujar Saputra.

Kegiatan yang dikatakan mahasiswa "penjarahan" pasir tersebut terjadi di desa Lubuk dan Kampung Asam.

"Kita tidak menampik bahwa unsur pemerintah dan masyarakat sudah turun kelapangan, namun sampai sekarang kok tidak ada berhentinya, ada apa? Sekuat itukah sampai pemerintah tidak bisa menghentikan," ujar Saputra.

Mengenai dugaan, mahasiswa hanya menyampaikan aspirasi masyarakat dan mosi tidak percaya tentang semua izin penambangan. Pasalnya, ketika ditanya data, mahasiswa tidak dapat menjawab.

"Yang jelas kami hanya menyampaikan mosi tidak percaya tentang izin pertambangan, dan minta ditinjau ulang. Kalau memang tidak bisa bupati harus mundur," ujarnya.

Terkait hal ini, mahasiswa mengaku telah bertemu dengan Bupati Karimun, Nurdin Basirun, namun hasil pertemuan tersebut tidak ada, kata Saputra.

"Ya hasilnya hanya bupati bilang, Mahasiswa menyindir saya!! Itu bukan jawaban. Intinya kami minta pemerintah tegaslah," tuturnya.

Editor: Dodo