BATAMTODAY.COM, Jakarta-Wakil Ketua MPR RI Mahyudin menegaskan pengaruh liberalisasi  selama ini  telah  menggerogoti rasa nasionalisme, patriotisme, solidaritas, gotong-royong, keragaman, kebersamaan dan kebhinnekaan bangsa ini.

Karena itu, MPR melalui sosialisasi Empat Pilar harus mengawal seluruh proses pembangunan termasuk khususnya ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah agar benar-benar untuk kesejahteraan rakyat.

"Kalau kita membiarkan konsep pasar bebas, maka yang kecil akan tergilas oleh yang besar, dan yang miskin akan terinjak-injak oleh yang kaya. Jadi, pasar bebas dan liberal itu akan berlaku hukum rimba dan mendorong orang menjadi individualitis,"  tegas Mahyudin dalam dialog kenegaran 'Asimilasi Budaya dan Pengelolaan Kemajemukan Indonesia' di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (17/2/2015).

Padahal kata Mahyudin, UUD NRI 1945 mencantumkan Pancasila sebagai dasar negara dan adanya keharusan peran negara untuk menjembatani bagi yang miskin dan yang kaya, dan yang besar dengan yang kecil.  "Karena itu, yang kaya harus membayar pajak yang juga besar, dan bukan sebaliknya," kata Mahyudin.
 
Menurut politisi Golkar ini, negara berperan untuk membantu yang kecil dan miskin melalui KUR, PNPM, dan sebagainya untuk menjembatani dengan rakyat, sehingga ada unsur pemerataan.

"Atau perlu ada semacam garis-garis besar haluan negara atau GBHN, agar tidak setiap pergantian presiden, ganti pula aturan (rule of the game) yang benar untuk kesejahteraan rakyat," katanya. 

Namun, Mahyudin mengakui apabila proses demokrasi saat ini sebagai dinamika yang tidak bisa dihindari. Terlebih masih banyak masalah bangsa dan negara ini yang harus diselesaikan secara bertahap. Berbeda dengan Amerika Serikat (AS) di mana pendapatan per kapita rakyatnya sebesar 4.000 dollar AS. Sedangkan Indonesia masih belum memikirkan pendapatan perkapita, malahan muncul plesetan NPWP (nomor piro wani piro, bukan nomor pokok wajib pajak) dalam setiap pemilu terakhir ini.
 
Saat ini,  tugas MPR adalah membangun kesadaran nasionalisme bersama seluruh anak bangsa ini secara terus-menerus. Baik melalui pemasangan bendera merah putih di setiap peringatan Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, lagu-lagu kebangsaan, film kepahlawanan dan patriotisme.
 
"Masak ketika saya mengajak anak-anak nonton film Indonesia, mereka ini malah main game, dan saya dianggap aneh. Inilah yang menjadi pemikiran bersama untuk terus membangun kesadaran nasioanlisme. Dan, saya bangga sebagai bangsa Indonesia karena kita mampu memproduksi mie instan yang dikenal dunia. Jadi, baguslah meski mie instan, daripada tidak ada produk yang bisa dibanggakan," katanya.

MPR RI sendiri, lanjutnya, telah membentuk lembaga pengkajian untuk mengkaji berbagai aturan perundangan-undangan dan konstitusi agar sejalan dengan kehendak zaman, melalui amandemen UUD NRI 1945. Karena itu, yang baik-baik di era Orde Baru dikembangkan lagi seperti penataran P4, BP7 dan lainnya yang mengawali penggunaan istilah sosialisasi  Empat Pilar MPR sekarang ini.

Editor : Surya