BATAMTODAY.COM, Karimun - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Karimun menggelar rapat koordinasi (rakor) perencanaan dan evaluasi pendidikan bidang PAUDNI serta pendidikan dasar dan menengah selama tiga tiga hari mulai Minggu (15/2/2014). Rakor tersebut bertujuan untuk menyusun dokumen rencana kerja (renja) yang biayanya akan diusulkan dalam APBD Karimun, provinsi dan APBN tahun 2015 melalui perencanaan pastisipatif yang mengakomodir usulan dari bawah.

Bupati Karimun, Nurdin Basirun, pada sambutannya mengatakan, sumber daya manusia (SDM) di daerah tidak perlu dibimbangkan. Apa yang dirasakan saat ini, merupakan program pendidikan masa lalu.

Oleh sebab itu, perlu adanya perhatian khusus untuk daerah perbatasan khususnya Kabupaten Karimun dari pemerintah pusat.

Dengan diadakannya rakor ini diharapkan terjalin koordinasi dan sinkronisasi antara dinas pendidikan dengan UPTD, satuan pendidikan serta stakeholder pendidikan di Kabupaten Karimun sehingga dapat melakukan kebijakan pendidikan nasional yang terintegrasi dengan kebijakan Pemkab Karimun dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan bekualitas dan berdaya saing.

"Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat dimiliki tanpa memandang status sosial, ekonomi, suku, etnis, agama serta gender," tegasnya, Senin (16/2/2015) di di Gedung Serbaguna Sekretariat Pemkab Karimun.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, MS Sudarmadi, menyampaikan, tujuan dilaksanakan rakor untuk menyusun dokumen rencana kerja (Renja) yang biayanya akan diusulkan dalam APBD Karimun, provinsi dan APBN tahun 2015 melalui perencanaan pastisipatif yang mengakomodir usulan dari bawah.

"Perencanaan pembangunan pendidikan merupakan suatu proses untuk memilih dan menentukan tindakan di masa depan yang tepat, dengan memperhatikan serta mengoptimalkan SDM yang tersedia. Selain itu diharapkan mampu menghasilkan rencana jangka menenagah sampai pajang yang sinergi antara pemerintah pusat dan daerah," ungkapnya.

Dikatakan, dinamika permasalahan pembangunan pendidikan yang semakin cepat meyebabkan tuntutan masyarakat pada pemerintah juga semakin besar. Kondisi ini harus mendorong untuk terus meningkatkan pelayanan, melalui peningkatan kemampuan manajemen maupun teknis yang lebih baik.

"Reformasi pemerintahan dan persaingan antar negara harus menjadi spirit bagi aparatur Disdik untuk terus meningkatkan kemampuan. Proses perencanaan dan penganggaran yang pada hakekatnya akan melibatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan pembangunan pendidikan,"ujarnya.

Selain perencanaan dan penganggaran pembangunan katanya lagi, evaluasi hasi pembangunan pendidikan juga menjadi sangat penting agar hal tersebut dapat lebih terarah. Karena hasilnya dapat menjadi acuan dalam pemerataan kesempatan pendidikan.

"Terlibatnya masyarakat, khususnya masyarakat pendidikan dalam proses perencanaan, akan membantu Disdik dalam memperoleh informasi dan gagasan yang lebih baik," tuturnya.

Pantauan BATAMTODAY.COM, kegiatan rakor itu  dihadiri sejumlah SKPD ini diikuti sebanyak 300 orang peserta, yang meliputi Kepala TK dan pengelola PKBM, Kepala SD dan SMP, SMA, SMK, pengelola lembaga kursus serta pelatihan se-Kabupaten Karimun.

Sedangkan narasumbernya sendiri berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kemendikbuk RI, serta Dinas Pendidikan Provinsi Kepri. (*)

Editor: Roelan