Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Komisi II DPRD Desak Pemko Perhatikan Pelaku UKM di Batam
Oleh : Gokli Nainggolan
Kamis | 12-02-2015 | 15:34 WIB
aman_komisi_iii_dprd-ukm.jpg Honda-Batam
Aman menunjukkan salah satu karya pelaku UKM yang perlu dikembangkan. (Foto: Gokli Nainggolan/BATAMTODAY.COM)

BATAMTODAY.COM, Batam - Komisi II DPRD mendesak Pemerintah Kota agar lebih memperhatikan para pelaku usaha kecil menegah (UMK) yang tersebar di Kota Batam. Perhatian ini perlu mengingat menjamurnya pusat perbelanjaan berskala makro seperti minimarket dan supermarket di Batam yang dapat mengekang pertumbuhan ekonomi pelaku UMK.

"Pemerintah harusnya lebih pro terhadap pelaku UKM. Fakta di lapangan, minimarket dan supermarket sudah mulai menjamur di tengah pemukiman masyarakat, yang harusnya dibangun di pusat perkotaan," kata Aman, anggota Komisi II DPRD Batam, menyikapi rencana ekspansi bisnis Alfamart di Kota Batam, Kamis (12/2/2015) siang.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan, pihaknya bukan menolak ekspansi bisnis Alfamart berdiri di Batam. Tetapi, 150 gerai yang direncanakan berdiri di Batam hendaknya dibnagun di pusat perkotaan, bukan di pemukiman masyarakat seperti yang sudah ada saat ini.

Selain Alfamart, lanjutnya, Komisi II juga mendapat informasi ekspansi bisnis Indomart akan masuk ke Batam. Lagi-lagi Komisi II khawatir usaha-usaha itu akan mematikan pertumbuhan ekonomi pelaku UKM.

"Kita sangat pesimistis jika usaha berskala makro itu bisa membantu pertumbuhan ekonomi UKM. Yang ada malah mati dan terkekang," kata dia.

Belum lama, Komisi II DPRD Batam mengelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menegah (PMK-UKM) Batam dan Badan Penanaman Modal (BPM) Batam terkait ekspansi bisnis Alfamart. Kala itu, Komisi II menegaskan agar dilakukan kajian ulang supaya tidak menghalangi pertumbuhan ekonomi pelaku UKM di Batam.

Dalam RDP tersebut, diketahui Alfamart yang sudah berdiri di sejumlah titik wilayah Kota Batam belum mendapat izin resmi. Bahkan, Komisi II meminta agar pemberian izin untuk Alfamar ditunda terlebih dahulu sebelum ada kajian.

"Kami akan pertanyakan itu ke Dinas BPM Batam. Saat RDP mereka akui belum memberikan izin, tapi kenyataan sudah berdiri. Ini akan kami tindak lanjuti," tutupnya. (*)

Editor: Roelan