BATAMTODAY.COM, Jakarta - Dua tahun pasca PT Asia Pulp & Paper (APP) mengumumkan kebijakan konservasi hutan baru, perusahaan telah menghentikan aktifitas penebangan hutan alam. Namun perambahan hutan di kawasan APP sampai saat ini masih tetap terjadi.

Laporan audit Rainforest Alliance yang diluncurkan, Kamis (5/2/2015), berdasarkan temuan WWF dan LSM lokal lainnya, APP gagal menghentikan deforestasi dan aktivitas ilegal oleh pihak lain di dalam kawasan konsesinya, bahkan kawasan yang didentifikasi oleh APP mengandung nilai konservasi dan stok karbon tinggi juga tak luput dari perambahan.
                                     
Leader Komoditas Hutan WWF-Indonesia, Bayunanda mengatakan, belum banyak perubahan di tingkat tapak, hutan masih hilang, gambut masih dikeringkan dan konflik sosial belum terselesaikan.

"Bahkan APP gagal melindungi hutan yang diwajibkan pemerintah untuk dikonservasi,"  kata Bayunanda, Leader Komoditas Hutan WWF-Indonesia dalam rilisnya di Jakarta, Jumat (6/2/2015).

WWF menilai masih kurangnya kemajuan yang dicapai dalam upaya mengurangi dampak iklim dari konsesi APP banyak berada di kawasan gambut. Perusahaan belum melakukan tindakan nyata dilapangan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari pengeringan jutaan hektar lahan gambut di bawah penguasaannya.
 
WWF juga prihatin terhadap kemajuan yang dibuat APP untuk menyelesaikan konflik sosial yang tejadi. Temuan LSM lokal juga dikonfirmasi dalam audit Rainforest Alliance, semustinya menjadi perioritas bagi APP.
 
WWF sebelumnya menilai apa yang dilakukan APP untuk merestorasi dan konservasi  pada 1 juta hektar ekosistem tropis di luar kewajibannya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku pada 2014 lalu, sebagai langkah tepat untuk mitigasi dampak atas deforestasi yang telah dilakukan perusahaan, yang diperkirakan mencapai 2 juta hektar hutan alam tropis.
 
"WWF berpartisipasi dalam beberapa kali pertemuan pemangku kepentingan dan kegiatan kelompok kerja semenjak inisiatif tersebut diumumkan," jelas Bayunanda.

Namun diskusi-diskusi tersebut belum menghasilkan kemajuan yang signifikan. Belum ada rencana kongkrit tentang lokasi hutan yang akan direstorasi atau dikonservasi dengan melalui pendanaan seperti apa.

"Bahkan dalam lanskap prioritas di kawasan Bukit Tigapuluh, APP masih belum memenuhi janjinya untuk menyediakan koridor satwa liar serta menghentikan pembalak liar dan perambah hutan melalui jalan konsesi mereka," sambung Bayu.
 
WWF juga mengapresiasi langkah APP mengundang Rainforest Alliance untuk melakukan audit terhadap kemajuan pelaksanaan komitmen kebijakan dan mendorong perusahaan untuk segera menindaklanjuti dengan tegas temuan yang disampaikan dalam laporan audit tersebut.

WWF juga akan dengan teliti mempelajari temuan-temuan dimaksud untuk selanjutnya memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pembeli APP.
 
"Setelah menjalani dua tahun untuk melakukan kajian dan perencanaan, APP perlu fokus pada implementasi. Hari ini, APP menjanjikan perubahan dan WWF akan memantau langkah-langkah yang akan diambil untuk melihat keseriusan mereka dalam menyelematkan hutan," ujar Direktur Program Kehutanan WWF-International, Rod Taylor.

Pembeli APP, kata dia, harus tetap waspada terhadap risiko melakukan bisnis dengan perusahaan yang belum menghentikan terjadinya deforestasi dan emisi karbon dari gambut di kawasan sumber bahan baku kayu.

Editor : Surya