Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Tarif Parkir di Lingga Bakal Naik
Oleh : Nurjali
Kamis | 05-02-2015 | 17:17 WIB
parkir di pel dabo.jpg Honda-Batam
Area parkir kendaraan roda empat di Pelabuhan Jagoh, Dabo. (Foto: Nurjali/BATAMTODAY.COM)

BATAMTODAY.COM, Dabosingkep - Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Lingga yakin dengan retribusi parkir di sejumlah tempat usaha dan pasar atau pusat bisnis serta kantor akan dapat menambah pendapatan asli daerah (PAD). Saat ini, Dishubkominfo berencana menaikkan tarif parkir dari Rp500 menjadi Rp1.000 untuk kendaraan roda dua, dan Rp3.000 untuk kendaraan roda empat.

"Hari ini kami mengunjungi Dinas Perhubungan Ppovinsi Kepri sekaligus menggodok peraturan bupati terkait retribusi perparkiran," kata Muhammad Rahadi, Kabid Perhubungan Darat Dishubkominfo Kabupaten Lingga, kepada pewarta, Kamis (5/2/15).

Selain itu, Dishubkominfo juga menargetkan membuat marka jalan pada tahun ini serta mendirikan beberapa pos parkir di beberapa titik yang dinilai padat aktivitas kendaraannya. Meskipun demikian, menurutnya perda yang telah disahkan pada 2011 lalu dinilai lamban dalam pelaksanaannya akibat minimnya koordinasi dan sosialisasi yang dilakukan.

"Pada tahap awal ini Dishubkominfo akan menggandeng pihak ketiga untuk menjalankan penertiban parkir dan penarikan retribusi. Nantinya akan ada seragam parkir bagi petugas yang resmi," ujar Rahadi.

Sementara sejumlah warga Dabo mendukung penertiban parkir tersebut. Namun Dishubkominfo juga harus menyiapkan fasilitas yang mumpuni dan sesuai dengan pungutan tersebut.

"Kita mendukung, tapi Dishub juga harus sadar selama ini mereka kerjanya apa. Lampu merah saja selama ini tidak hidup-hidup, ditambah lagi fasilitas jalan lainnya juga tidak tersedia. Tanpa ada parkir pun di Dabo ini masih aman. Jadi, jangan cuma mikirkan PAD, tapi pikirkan juga masyarakat," kata Syamsudin, warga Dabosingkep, kepada BATAMTODAY.COM.

" Kalau masalah PAD tidak harus parkir. banyak yang bisa dikelola tapi pemerintah kita saja dari dulu lamban. Jagonya cuma ngurus tambang karena duitnya cepat dan banyak hutan dijual," ujarnya. (*)

Editor: Roelan