Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Atasi Krisis Listrik di Kepri

DPD RI Usulkan Pembangunan PLTMG di Natuna, Anambas dan Lingga dengan Anggaran senilai Rp 1,2 Triliun
Oleh : Surya
Rabu | 21-01-2015 | 15:32 WIB
IMG_20150120_133554.jpg Honda-Batam

PKP Developer

Haripinto Tanuwidjaja, Anggota DPD RI asal Provinsi Kepulauan Riau.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI telah mengusulkan pembangunan Pusat Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga senilai Rp1,2 triliun.

Usulan terssebut telah disampaikan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK).

Senator Haripinto Tanuwidjaja, Anggota DPD RI asal Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Jakarta, Rabu (21/1/2015) mengatakan, PLTMG tersebut nantinya akan mengambil gas dari jalur pipa gas yang diekspor ke Singapura dari Natuna.

"Gasnya tidak perlu ngambil jauh-jauh dari Batam di tarik lagi ke Natuna. Kasih aja sambungan T-nya ujungnya di Natuna, pipa gas yang diekspor ke Singapura," kata Haripinto.

Menurut Haripinto, pembangunan pembangkit listrik di Natuna mendesak dilakukan, kebutuhan listrik di wilayah kepulauan juga harus dipenuhi pemerintah, karena merupakan kebutuhan dasar masyarakat sepertinya air.

"Pembangunan listrik di daerah kepuluan seperti di Natuna dan wilayah Kepri lainnya memang tidak menguntungkan, karena daerahnya sangat sulit dan membutuhkan biaya besar. Tetapi masyarakat di kepulauan juga berhak mendapatkan listrik, kalaupun dialiri listrik seperti minum obat saja, mati tiga kali sehari," katanya.

PLN, kata Haripinto, sudah mengatakan, bahwa ratio elektrifikasi di Indonesia yang dicanangnya hanya sekitar 96 %, bukan 100 %. Ia menduga empat persen lagi adalah daerah kepulauan seperti Natuna dan daerah di Kepri lainnya, yang belum dialiri listrik.

"Karena Kepri itu ada gas, gasnya di Natuna. Maka kita akan mendorong pembangunan listrik dengan mesin gas. Gasnya juga dibuat pembangkit listrik, jangan di eskspor ke Singapura saja," katanya.

Haripinto memahami langkah Pemerintah Provinsi Kepri yang dinilai lamban dalam mencari solusi masalah kelistrikan, karena kewenangan pemerintah daerah memang terbatas.

"Saya kira Pak Sani (Gubernur Kepri) serius agar memperhatikan ketersambungan, tapi kewenangan pemerintah daerah soal listrik terbatas. Listrik memang masalah di Kepri," katanya.

Karena itu, berharap agar PLN tidak memperhatikan keuntungan semata dalam pembangunan pembangkit listrik, tetapi juga harus melihat hak masyarakat mendapat kebutuhan listrik yang sudah menjadi kebutuhan dasar.

Anggota Komite IV DPD RI ini mengatakan, sudah menyampaikan beberapa usulan pembangunan pembangkit baru di Kepri dengan tenaga gas kepada Bappenas.

"Di Batam saat ini dibangun kostruksi baru untuk pembangkit listrik tenaga gas, gasnya diambil dari pipa gas ekspor Singapura. Kalau yang sekarang gasnya masih diambil dari Jambi dan Sumatera Selatan," katanya.

Nantinya, Batam nantinya listriknya dialirkan ke Bintan melalui kabel bawa laut. Namun, di Bintan sendiri nanti akan dibangun PLTMG 2x3 MW di Bintan dengan gas CNG untuk memenuhi kebutuhan listrik di Bintan dan Tanjungpinang dengan anggaran Rp 300 miliar.

"Di Karimun juga akan dibangun PLTGM 2x3 MW dengan anggaran Rp 300 miliar. Sedangkan pembangunan PLTMG dengan gas LNG di Natuna, Anambas dan Lingga dianggarkan Rp 1,2 Triliun," tandas Haripinto.

Editor: Surya