Dua Terdakwa Korupsi Pembangunan Faspel Tanjungberakit Divonis 1,5 Tahun

Dua Terdakwa Korupsi Pembangunan Faspel Tanjungberakit Divonis 1,5 Tahun

Oleh : Charles Sitompul

Senin | 19-01-2015 | 19:20 WIB

Terdakwa Binsar Simanjuntak saat mendengarkan vonis hakim yang menghukumnya 1,5 tahun penjara.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Dua terdakwa korupsi pembangunan fasilitas pelabuhan (faspel) Tanjungberakit, Bintan yakni Binsar Simanjuntak dan Firmansyah akhirnya divonis 1,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, Senin (19/1/2015).

Selain hukuman badan, kedua terdakwa juga dikenakan hukuman denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan. Sedangkan uang pengganti dibebankan pada terdakwa Binsar sebesar Rp1,5 miliar sebelumnya sudah dikembalikan terdakwa ke kas negara saat penyidikan kasus ini berlangsung.

"Jadi vonis kedua terdakwa sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum," kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, Parulian Lumban Toruan SH, didampingi Hakim Anggota, Jhoni Gultom SH dan Fatan Riadi SH.

Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi, menguntungkan diri sendiri dan orang lain, yang mengakibatkan kerugian negara, sesuai dengan dakwaan subsider Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagai mana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 KUHP.

Atas putusan tersebut, Binsar yang merupakan Direktur Siman Eranesia Ardesplan selaku kontraktor proyek dan Firmansyah, selaku selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Satuan Kerja (Satker) Faspel Laut Pulau Terluar Kementerian Perhubungan, melalui kuasa hukumnya Nirwansyah SH menyatakan pikir-pikir. Demikian juga jaksa Penuntut Umum Noviandri SH.

Proyek pembangunan fasilitas pelabuhan Tanjungberakit, Bintan merupakan proyek pemerintah pusat melalui Satker Fasilitas Pelabuhan Laut Khusus Pulau Terluar Kementerian Perhubungan 2010 yang menelan dana Rp16 miliar serta ditambah lagi tahun 2011 senilai Rp6,5 miliar.

Kenyataannya, meski jadwal pelaksanaan pekerjaan sedianya sudah selesai, namun PPK dan kontraktor pelaksana masih tetap melaksanakan pekerjaan dengan membuat adendum di luar dari aturan yang berlaku dan bertentangan dengan Keppres 80 tentang pengadaan barang di pemerintah.

Selain itu, dalam pelaksanaannya, kedua terdakwa juga melakukan manipulasi spesifikasi dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan proyek melalui adendum yang dilakukan pada 7 item kegiatan pekerjaan pada kegiatan proyek, hingga merugikan keuangan negara mencapai Rp1,5 miliar

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

OJK Catat Kredit Perbankan Tumbuh 12,36 Persen Per Juni 2024

Turunkan Angka Stunting, Pemprov dan TP-PKK Kepri Gelar Workshop Peningkatan Kompetensi Kader Posyandu

Kapendam V Brawijaya Ingatkan Prajurit Bahaya Judi Online

Paripurna DPRD Kepri, Gubernur Ansar Sampaikan Nota Keuangan dan Ranperda APBD-P 2024

Kunker di Batu Merah dan Sengkuang Batam, Gubernur Ansar Disambut Antusias Masyarakat

Seleksi CPNS Mundur Lagi ke Agustus 2024, Menpan Sebut Ada Kendala Formasi

22 Tahun Kelola Pelabuhan Batam Center, PT Synergy Tharada Ungkap Kekecewaan terhadap BP Batam

Kapal Tujuan Tarempa-Palmatak Tenggelam, 7 Penumpang Berhasil Dievakuasi

Wakapolda Kepri Buka Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang II Tahun 2024

Gelar Rapat di Pelabuhan Tanpa Izin, Nika Astaga: BUP BP Batam tidak Punya Etika

Warga Rempang Terus Bergeser, BP Batam Komitmen Kedepankan Pendekatan Humanis dan Persuasif

Laka Lantas di Jalan Toapaya Bintan, Dua Perempuan Dilarikan ke RUSP Kepri

Senin Depan, Bareskrim Panggil Ketua BP2MI Soal Inisial T Pengendali Judi Online

Polres Bintan Berhasil Tangkap Pelaku Pencabulan Anak di Provinsi Bali

KPPAD Anambas Soroti Kasus Anak di Bawah Umur Live Peragakan Adegan Berhubungan Badan