Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Empat Kapal Perintis Tak Beroperasi

Natuna dan Anambas Terancam Kekurangan Pasokan Kebutuhan Pokok
Oleh : Charles Sitompul
Kamis | 15-01-2015 | 18:47 WIB
KM_Sabuk_Nusantara_39_dok.jpg Honda-Batam
KM Sabuk Nusantara, salah dari empat kapal perintis yang berhenti beroperasi. Pasokan sembako ke Anambas dan Natuna menjadi terancam. (Foto: dokumen BATAMTODAY.COM)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pasokan kebutuhan pokok ke Kabupaten Natuna dan Anambas terancam menyusul berhenti beroperasinya empat kapal perintis yang biasa melayani pelayaran ke ujung utara Nusantara itu.

Anggota DPRD Kepri, Sofyan Samsir mengatakan terhentinya operasional empat kapal perintis yakni KM Sabuk Nusantara 30 dan 9, Gunung Bintan dan Trigas itu disebabkan KSOP yang belum melaksanakan tender pelelangan pengelolaan.

"Sudah sejak Januari kemarin berhenti, karena kontrak pengelolaannya dengan KSOP Dinas Perhubungan selesai, sedangkan pelaksanaan tender pada pelaksana kontrak baru hingga saat ini belum dilaksanakan, yang secara otomatis, transportasi laut ke Natuna dan Anambas terhenti," kata Sofyan.

Keadaan ini, tambah legislator dari Natuna ini, membuat harga sembilan bahan pokok di Natuna dan Anambas melambung tinggi. Bahkan, masyarakat Pulau Midai, Sedanau, Pulau Laut, Subi dan sekitarnya menjerit akibat kelangkaan dan mahalnya sembako.

"Semalam saya banyak menerima keluhan dari masyarakat di sana. Selain sejumlah bahan pokok kebutuhan masyarakat mulai menipis, harga sembako juga mengalami kenaikan. Bayangkan saja, untuk telur aja sudah Rp7000 satu butir, apa hal ini tidak menyulitkan masyarakat?," ujarnya bertanya. 

Adapun keluhan dan kendala yang diterima Sofyan atas belum dilelangnya pelaksana pengelolaan angkutan laut di Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan itu disebabkan adanya pergantian menteri dan dirjen, hingga pelaksanaan SK pengadaan dan pelelangan belum ditandatangani.

Dia meminta agar Pemerintah Provinsi Kepri, segera mencarikan solusi dengan melakukan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan.

Selain itu Sofyan juga mengatakan, jika hal ini telah dibawa dalam Hearing DPRD Kepri, dengan memanggil Kepala Dinas Perhubungan, KSO Pelabuhan serta pengusaha pelayaran.

Editor: Dodo

Berita Lainnya

Andi Tajudin Terpilih Aklamasi sebagai Ketua BPD KKSS Batam Periode 2024-2029

30-09-2024 | 09:24 WIB

Senam Sehat di HUT Provinsi Kepri, Marlin Ajak Masyarakat Jadikan Olahraga sebagai Budaya

30-09-2024 | 08:04 WIB

Pemuda ICMI Tanjungpinang Lantik Kepengurusan Baru Periode 2024-2029

29-09-2024 | 16:04 WIB