BATAMTODAY.COM, Jakarta - Rapat Paripurna DPR, Senin (12/1/2015)  yang dipimpin Fahri  Hamzah, Wakil Ketua DPR dari F-PKS membacakan surat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai pencalonan Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol Sutarman.

"Surat R-01/Pres/01/2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kapolri. Tentu akan kita ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku," kata Fahri dalam Sidang Paripurna  Pembukaan Masa Sidang II tahun 2014-2015 di Jakarta. 

Sedangkan Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsuddin, meminta masyarakat percaya dengan DPR untuk memilih calon Kapolri yang terbaik, yang bisa membawa perubahan pada institusi kepolisian. DPR RI memiliki mekanisme dan standar untuk memilih calon Kapolri seperti juga memilih hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Hakim Agung, para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain.
 
"Kami tentunya akan memilih orang-orang terbaik yang kewenangannya ada pada kami seperti Kapolri, hakim konstitusi, hakim agung, dan lain-lain. Kami memiliki mekanisme tersendiri dalam memilih calon-calon yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara.Kami tentu akan mempelajari track rekord seorang calon, menggali sedalam-dalamnya informasi dan hanya calon terbaik  yang akan dipilih," tegas Aziz pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (12/1).
 
Aziz mengakui banyak pihak yang meragukan komitmen DPR, tapi menurut Aziz pada akhirnya keraguan itu kemudian bisa ditepis karena kinerja orang-orang yang dipilih ternyata baik.

"Contohnya yah pilihan kami terhadap pimpinan KPK. Masyarakat toh mendukung semuanya.Jadi saya yakin siapapun nanti kapolri yang kami pilih adalah yang terbaik dan akan didukung oleh masyarakat," katanya.  .
 
Terkait pemilihan Kapolri baru, Aziz menegaskan, bahwa mekanismenya tidak berbeda dengan pemilihan hakim agung,hakim MK, pimpinan KPK dan lainnya. Jadi kalau ada pihak yang meragukan pilihan komisi III terhadap kapolri baru, makan akan sangat aneh.

"KPK itu yang memilih kami juga kok. Kalau pilihan kami terhadap pimpinan KPK dipercaya, masak terhadap Kapolri tidak dipercaya?" kata Aziz balik bertanya.

Karena itu, Aziz berharap Kapolri yang baru nanti bisa membawa perubahaan pada institusi polri. Berbagai masalah yang kerap timbul antara anggota masyarakat dan polri harus diminimalisir.

"Semua hal yang bersentuhan dengan masayrakat langsung harus dibenahi.Polri tidak bisa hanya melakukan tindakan-tindakan besar, sementara yang kecil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dilupakan," ujarnya
 
Aziz pun mencontohkan betapa masyarakat menginginkan polisi hadir dalam mengatur lalu lintas di Jakarta yang semakin parah.

"Masyarakat maunya polisi hadir untuk mengatur lalu lintas yang semakin kacau, tanpa mengenal hujan dan panas untuk mengatur lalu lintas Jakarta. Ini memang seperti hal sepele, tapi karena berhubungan langsung dengan masyarakat, ini harus menjadi perhatian,” pungkasnya.

Sebelumnya Presiden Jokowi telah mengirim surat penunjukan Budi Gunawan tersebut ke DPR RI pada Jumat (9/1) lalu. Di mana Presiden menujuk Kalemdiklat Polri Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri pengganti Jenderal Sutarman.

Budi Gunawan merupakan mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri. Pada Pilpres 2014 lalu, Budi dianggap berjasa pada kemenangan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla. Budi pun ketika sempat menjadi perbincangan hangat karena kepergok melakukan pertemuan dengan politisi PDIP Trimedya Panjaitan dan Anggota KPU Haidar N Gumay di Sate Senayan, Menteng jelang Pilpres lalu.

Budi juga sempat menjadi sorotan karena diduga memiliki rekening gendut. Namun, Presiden Jokowi tidak bergeming, karena Budi Gunawan dianggap sudah dikenal, serta berjasa terhadap terpilihnya dirinya dan PDIP.

Editor: Surya