Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Carut Marut Trisakti di Awal Kabinet Kerja
Oleh : Redaksi
Selasa | 02-12-2014 | 10:14 WIB
Alif-Kamal_(1).jpg Honda-Batam
Alif Kamal, Deputi Politik KPP PRD.

BATAMTODAY.COM - Hampir tidak pernah terdengar lagi apa yang menjadi cita-cita besar Jokowi-JK dalam membangun Indonesia. Cita-cita besar "Trisakti" ala Bung Karno yang menjadi ikon Jokowi-JK dalam berkampanye dan menarik hati rakyat Indonesia untuk memilihnya dalam kampanye pilpres kemarin seakan hilang dan menjadi benang kusut dengan kebijakan-kebijakannya yang kontroversi dengan apa yang menjadi ruh Trisakti. 

Alif Kamal, Deputi Politik KPP PRD menilai di forum-forum resmi kenegaraan ditingkat dunia ataupun nasional yang dihadiri oleh Presiden Jokowi tak pernah satu katapun Presiden Jokowi menyinggung kata-kata Politik yang Mandiri, Ekonomi yang Berdikari atau Budaya yang Berkepribadian.

"Entah apakah sengaja ingin melupakan apa yang telah diucapkan dalam pidato resmi kenegaraan beliau pada saat diambil sumpahnya kemarin di forum Sidang MPR ataukah memang kampanye Tisakti hanyalah menjadi jualan bagi Presiden Jokowi," kata Alif dalam siaran pers kepada BATAMTODAY.COM, Selasa (2/12/2014).

Bahkan belum genap 100 hari Jokowi dilantik, Pemerintahan Jokowi lewat kabinet kerjanya justru sudah menaikan harga BBM dengan alasan subsidi BBM sangat membebani APBN. Sebuah alasan klasik yang juga dipakai oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Belum habis kontroversi dan perdebatan soal kenaikan harga BBM justru Presiden Jokowi seolah merasa acuh dengan meninggalnya seorang warga di Makassar yang bersama mahasiswa menolak kenaikan harga BBM.

"Ini sangat ironis, seolah kehumanisan Presiden Jokowi memandang tempat. Manakala mendapatkan panggung untuk menunjukan citra yang pro rakyat maka dengan cepat beliau akan melakukan blusukan, akan tetapi ketika ditanya soal korban yang direpresif oleh aparat kepolisian pada saat menolak kenaikan harga BBM rasa prihatinpun justru tidak terucap," kata dia.

Dengan situasi seperti ini tentunya ketersinggungan secara politik juga seharusnya dialami oleh partai pengusung Jokowi-JK pada saat pilpres lalu. PDIP misalnya. Pertama : Sebagai partai politik yang kental dengan trah Sukarno, penyelewengan cita-cita Trisakti oleh Presiden Jokowi harusnya menyulut PDIP minimal memberikan evaluasi awal kepada Presiden Jokowi. Kedua : sejak pemerintahan SBY berkuasa, PDIP telah mengeluarkan buku putih pengelolaan BBM agar tidak dinaikan harganya. Akan tetapi PDIP seolah tak punya kuasa untuk menolak kebijakan Jokowi.

"Trisakti lahir karena sejarah Bangsa Indonesia didirikan untuk melawan kolonial, Trisakti lahir karena Bung Karno dan pendiri bangsa lainnya menginginkan rakyatnya bisa menjadi tuan di negaranya sendiri. Semoga bangsa ini tidak runtuh oleh Trisakti yang terus diselewengkan," tutupnya.

Editor: Dodo