DPD Targetkan Selesaikan 10 UU Setiap Tahunnya

DPD Targetkan Selesaikan 10 UU Setiap Tahunnya

Oleh : Surya

Senin | 01-12-2014 | 09:02 WIB

I Gede Pasek Suardika.

BATAMTODAY.COM, Bogor - Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI, I Gede Pasek Suardika, mengatakan DPD menargetkan untuk menyelesaikan 10 undang-undang (UU) setiap tahunnya dari 57 rancangan undang-undang (RUU) yang akan dibahas selama 5 tahun ke depan.

Khususnya terkait dengan otonomi daerah, perimbangan keuangan pusat dan daerah, anggaran desa, infrastruktur jalan, irigasi pertanian, nelayan dan sebagainya. Di mana selama ini banyak daerah dipotret oleh pusat tidak secara utuh.

"Jadi, keterlibatan DPD RI dalam pembahasan RUU itu bukan meminta, melainkan semua harus memahami dalam menegakkan UU dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Karena tanpa keterlibatan DPD RI, produk UU yang dihasilkan bica cacat hukum. Sebab, DPD RI juga parlemen yang bertugas membahas UU," tegas Gede Pasek Suardika dalam acara 'Press Gathering - Penyusunan Prolegnas dan Revisi UU MD3' di Bogor, Jawa Barat, Minggu (30/11/2014).

Turut hadir dalam press gethering tersebut, antara lain Sekjen DPD RI Sudarsono H, Ketua Komite III DPD RI Hardi Selamat Hood, anggota DPD RI dari Jawa Barat Hj. Eni, Benny Ramadhani (Sulawesi Utara), dan pakar hukum tata negara dari Universitas Brawijaya, Malang, Aan Eko Widiarto.

Ditambahkan, seperti Bali yang tampak gemerlap, tapi keuangannya kemali ke Jakarta, Singapura, dan luar negeri lainnya. Sehingga rakyat Bali tidak dapat manfaat dari hasil pariwisata itu sendiri. Karena itu, menurut Gede Pasek perlu diatur UU mengenai pendapatan hasil dari pariwisata untuk pemerintah daerah dan pusat, agar rakyat Bali memperoleh kesejahteraan.

Selain itu ada tower seluler, ternyata 65 % sahamnya milik asing. "Jadi, kenapa tidak sejak awal melibatkan dan berbagi dengan daerah dengan aturan hukum yang jelas," tambahnya.

Sebelumnya DPD RI mengajukan 57 RUU, dan yang menjadi UU sebanyak 22 RUU. Hanya saja 22 RUU yang menjadi UU itu, seperti 'telur mata sapi' yaitu sebagai hasil inisiatif DPR RI. Seperti UU Keperawatan, Kelautan, dan lain-lain.

Termasuk UU MD3 itu, kata Gede Pasek, harus terlebih dahulu masuk Prolegnas, sehingga tidak bisa dibahas dan apalagi disahkan dengan alasan darurat, urgensi, bencana nasional, konflik KMP dan KIH dan lain-lain. "Kita harus bisa membedakan antara Tatib dan UU yang memang wajib dibahas secara Tripartit (DPR, Presiden dan DPD RI)," ujarnya.

Keterlibatan DPD itu dibenarkan oleh Aan Eko Widiarto, bahwa keterlibatan DPD RI dalam membahas UU itu selain perintah UU juga perintah putusan MK yang bersifat final dan mengikat. "Hanya saja RUU inisitif DPD RI jangan dibahas lagi atau diharmonisasi oleh Baleg, karena Baleg itu alat kelengkapan DPR, bukan DPD RI," pungkasnya.

Editor: Surya

TERKINI
POPULER

Menkes Dorong Deteksi Dini dan Inovasi Pengobatan untuk Atasi Kanker Darah di Indonesia

Polresta Tanjungpinang Musnahkan BB Ekstasi 2.001 Butir, Dua Tersangka Terancam Hukuman Mati

Presiden Prabowo Raup Komitmen Investasi USD 8,5 Miliar dari Inggris, Perkuat Optimisme Ekonomi Indonesia

Honda Kepri Bangun Kebersamaan Lewat Fashion Ride Stylo160 dan City Rolling Scoopy

Wamenkomdigi Dorong Aksi Bersama Atasi Kesenjangan Talenta Digital di Indonesia

Polres Bintan Gelar Patroli Skala Besar Jelang Pilkada Serentak 2024

Bus Nirwana Garden Terlibat Kecelakaan di Jalan Raya Tanjunguban, Pengendara Motor Terjepit

Kejari Batam Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi RSUD Embung Fatimah

Polsek Bintan Utara Tangkap Pelaku Curanmor di Tanjunguban, Barang Bukti Berhasil Diamankan

Bintan Resort Bakal Tambah 20 Hotel dengan Kapasitas 3.000 Kamar dalam 5 Tahun

Jadi Pelangsir Solar Subsidi di Batam, Bonataon Gunakan 13 Fuel Card dengan Untung Rp 2.200 Per Liter

Tokoh Pemuda Bintan Nilai Roby-Deby Pasangan yang Tepat untuk Masa Depan Bintan

Sambut Perubahan Kepri, Masyarakat Flobamora di Batam Komitmen Dukung Rudi-Rafiq

Muhammad Rudi Optimis Sektor Pariwisata Bakal Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kepri

Debat Kedua Pilkada Tanjungpinang, Rahma-Rizha vs Lis-Raja Adu Strategi Digitalisasi