Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Kubu ARB Sudah Tahu Biang Kerok Perpecahan Golkar
Oleh : Surya
Kamis | 27-11-2014 | 09:03 WIB
fadel1.jpg Honda-Batam
Fadel Muhammad. (Foto:ist)

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Fadel Muhammad, yang merupakan kelompok barisan pendukung Aburizal Bakri menyatakan biang kerok yang membuat konflik di internal partai berlambang beringin sudah diketahui.

Akibat konflik internal ini, Agung Laksono Cs membentuk Presidum Penyelamat Partai Golkar‎, setelah sebelumnya didahului penyerangan AMPG yang dipimpin Yorris Raweyai terhadap pendukung ARB.

Setelah membentuk Presidium, Agung Laksono Cs langsung melakukan kudeta terhadap ARB selaku ketua umum Golkar. Bahkan mereka langsung merebut kantor Sekretariat DPP Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni, dan mendaftarkan ke pengurusan dibawa pimpinan Agung Laksono ke Kementerian Hukum dan HAM.

Presdium Penyelamat Partai Golkar menyatakan, ARB bukan ketua umum Golkar lagi, dan pelaksanaan Munas XI di Bali pada 30, November - 3 Desember 2014 adalah ilegal. Mereka mempersiapkan Munas tandingan yang akan dilaksanakan pada Januari 2015.
‎
"Pangkalnya sudah tahu, biang keroknya siapa sudah tampak. Skenario politiknya terbaca," kata Fadel di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Rabu (26/11/2014).

Namun, dia enggan membeberkan pelaku yang disebutnya sebagai biang kerok konflik di internal Golkar itu. "Yang pasti bukan dari kubu Ical (Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Red)," katanya.

Ketua Komisi XI DPR itu mengatakan konflik di internal Golkar terjadi lantaran ada beberapa kader yang ingin mencalonkan diri pada Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar.

 Fadel juga merasa heran bahwa fungsionaris senior Partai Golkar seperti Agung Laksono menerima menjadi Ketua Presidium Penyelamat Partai Golkar. "Presidium Penyelamat Partai Golkar kan tidak ada di dalam AD/ART. Saya menyayangkan itu," katanya.

Dia menegaskan Munas Partai Golkar tetap dilaksanakan di Bali tanggal 30 November 2014. Permasalahan keamanan sudah dibicarakan dengan Kapolda Bali.

"Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhi Purdijatno tidak memiliki hak meminta Polri tidak memberikan izin untuk pelaksanaan Munas Partai Golkar. Tidak benar (sikap) dia seperti itu," ujarnya.

Fadel mengemukakan bahwa DPP Partai Golkar sudah melakukan konsolidasi dengan pengurus tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Mereka mendukung Munas Partai Golkar dilaksanakan pada akhir bulan ini di Bali.

"Saya belum tahu (kekuatan) Agung Laksono. Yang pasti dia Ketua Kosgoro, Priyo menjabat Ketua MKGR. Kalau dia punya dukungan 30 persen dari peserta Munas Golkar silakan datang. Kalau tidak datang, kalah sebelum bertanding," katanya.

Editor: Surya