BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengatakan, keputusan Joko Widodo-Jusuf Kalla menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sudah tepat sasaran.

Hanya saja dia meminta agar semua pihak mengawasi alokasi subsidi BBM itu dengan ketat,  termasuk kompensaasi akibat kenaikan BBM tersebut. Sehingga pengalihan subsidi yang ada benar-benar ditujukan pada pembangunan bangsa.

"Keinginan kita, bagaimana subisidi BBM yang sudah dikurangi, alokasi anggarannya harus diawasi secara kritis. Jangan dibiarkan salah sasaran, kita harus benar-benar pantau," kata Muhaimin saat membuka diskusi 'Urgensi Revisi UU MD3' di Jakarta, Selasa (18/11/2014).

Muhaimin menegaskan partainya siap membantu pemerintah dalam mempercepat kerja dan kebijakan yang ditetapkan. PKB akan mendukung penuh apa yang ditetapkan pemerintah, sejauh memberi manfaat bagi rakyat.

"PKB adalah masuk koalisi pemerintah. Punya tugas mendukung dan mempercepat tugas pemerintah," katanya.

Meski masuk bagian pemerintah, ia menjelaskan PKB tetap kritis terhadap pemerintah. PKB tidak akan mendukung buta terhadap kebijakan pemerintah, tetapi tetap mengkritisi jika ada penyimpangan.

"Kami akan tetap kritis, terutama dalam rapat-rapat Komisi di DPR. Kami akan koreksi jika memang salah," kata mantan Menakertrans ini.

 Sekjen PKB Abdul Kadir Karding menambahkan, selama ini subsidi yang dialokasikan pemerintah dalam jumlah yang cukup besar justru salah sasaran. Subsidi itu harus dikembalikan kepada masyarakat miskin yang berhak menerimanya.

"Ada 52 persen dari pengguna BBM adalah mobil plat hitam, itu equivalent dengan Rp 103 triliun. Ini tidak berhak dan tidak pantas disubsidi," ujar Karding.

Subsidi itu, lanjut Karding, harus dialokasikan kepada pembangunan infrastruktur, sistem kesehatan dan juga sistem pendidikan. Karding berharap pemerintah Jokowi dapat mensosialisasikan kenaikan BBM ini dengan baik agar masyarakat bisa mengerti.

Sebelumnya, dalam penjelasannya, Presiden mengatakan bahwa dari waktu ke waktu, bangsa Indonesia kerap dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit. Meski demikian, bangsa Indonesia harus memilih dan mengambil keputusan.

Selama ini, kata Presiden, negara membutuhkan anggaran untuk sektor produktif, seperti membangun infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, anggarannya tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM yang terus menggelembung setiap tahun.

Bagi masyarakat miskin, Presiden melanjutkan, pemerintah telah menyiapkan program perlindungan sosial berupa paket Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar.

Editor : Surya