Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Revisi UU MD3 Bukti Jokowi Memang Pantas Pimpin Indonesia
Oleh : Redaksi
Senin | 17-11-2014 | 16:13 WIB
Ketua_DPP_Partai_Gerindra,_FX_Arief_Poyuono.JPG Honda-Batam
Ketua DPP Partai Gerindra, FX Arief Poyuono. (Foto: net)

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Diakomodirnya Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dalam pimpinan alat kelengkapan DPR yang dimotori Hatta Rajasa berujung pada revisi UU MD3. Hal itu dinilai patut dicurigai sebagai dasar untuk meminta perlindungan para eks pejabat era pemerintahan SBY atau elit parpol eks koalisi pemerintahan SBY agar tidak dibongkar kasus-kasus korupsinya di segala bidang oleh Joko Widodo.

Seperti kasus dugaan korupsi pengadaan lokomotif dari Jepang, kasus e-KTP, kasus mafia impor migas, kasus alih pengunaan utang Bank Century dan Hambalang, dan lainnya.

Ketua DPP Partai Gerindra, FX Arief Poyuono, dengan diakomodirnya KIH dalam alat kelengkapan DPR serta mengubah UU MD3, KMP sudah seperti "hangat-hangat tahi ayam" dan bermental tempe. Hanya karena elit-elitnya diancam dengan dugaan korupsi, sudah berubah dan takut oleh KIH yang merupakan kepanjangan tangan Jokowi-JK.

"Revisi UU MD3 oleh DPR sebagai bukti bahwa Jokowi memang pantas memimpin Indonesia, dengan gertak sambalnya KIH kepada elit politik KMP agar KMP mau melunak untuk memberi ruang bagi KIH," ujar Arief.

Dengan revisi UU MD3, kata Arief, secara politik susunan pimpinan ketua dan wakil ketua DPR harus dikocok ulang. Sebab aksi walk out KIH dalam rapat paripurna menentukan pimpinan DPR dan alat kelengkapan DPR diakui sebagai bagian dari pemberian jatah bagi KIH dalam alat kelengkapan DPR.

"Kocok ulang pimpinan DPR dan pimpinan AKDPR perlu dilakukan agar citra lembaga DPR di masyakat positif dan bukan lembaga culun," kata Arief.

Untuk Jokowi, setelah ini diharapkan bisa mendorong dan mendukung aparat penegak hukum untuk bisa menangkap para koruptor yang berada di jajaran elit KMP agar negeri ini bersih dari korupsi. (*)

Editor: Redaksi