BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua Komite IV DPD RI Ghazali Abbas mengatakan, DPD RI mendukung langkah pemerintah yang akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) paling lama akhir tahun 2014 ini.

Sebab,  pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) -Wapres Jusuf Kalla (JK) telah mengantisipasi dampak penaikan BBM tersebut dengan empat kartu sakti antara lain Kartu   Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

"Jadi, kita mendukung pencabutan subsidi BBM tersebut dan dialihkan ke rakyat sesuai sasaran. Baik melalui KIS, KIP dan bentuk lainnya. Itulah yang harus kontrol bersama media sampai ke bawah," kata Ghazali Abbas dalam Dialog Perspektif Indonesia 'Rencana Kenaikan Harga BBM dan Dampaknya di Jakarta, Jumat (7/11/2014).

Namun, dalam dialog bersama Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Ramson Siagian dan pengamat ekonomi politik Universitas Indonesia Agustian B Prasetya itu, Gazali Abbas mempersilahkan masyarakat untuk menolak dan melakukan aksi unjuk rasa apabila tidak setuju kenaikan BBM tersebut, tetapi tetap dilakukan dengan tidak anarkis. 

"Dalam catatan pemerintah sebanyak 18,5 juta rakyat miskin akan mendapat subsidi dari kenaikan harga BBM tersebut, dan itulah yang harus sesuai sasaran," katanya.

Sedangkan Anggota DPR  Ramson Siagian menilai kalkulasi dan sosialisasi rencana kenaikan harga BBM belum dilakukan secara baik dan tidak ada kepastian oleh pemerintah, apakah naik Rp 1000,-/liter atau Rp 3000,-/liter.

Akibatnya, sebelum harga BBM naik, harga barang-barang sudah naik. Itulah antara lain yang membingungkan masyarakat, yang mengakibatkan terjadinya inflasi sampai 16 persen.
 
"Kalau harga BBM itu disesuaikan dengan harga pasar Singapura, itu jelas bertentangan dengan UU Migas. Selain itu Presiden Jokowi menyebut nilai subsidi BBM yang dibakar setiap tahunnya mencapai Rp 714 triliun, padahal yang benar adalah Rp 247 triliun. Jadi, jangan memberikan informasi yang menyesatkan," tegas Ramson.

Dana sebesar Rp 247 triliun itu pun kata Ramson, bukan saja berasal dari subsidi BBM  melainkan juga dari pajak penjualan BBM. Harga BBM dunia juga turun dari 105 dollar/barel menjadi 85 dollar/barel.

Ramson berharap agar ebisa mungkin harga BBM itu tidak diserahkan ke mekanisme pasar. "Mengapa? karena basis perekonomian kita demikian pula Trisakti Bung Karno basinya adalah pasal 33 UUD 1945, sehingga tidak diserahkan ke pasar bebas," katanya.

Sementara itu, Agustian B Prasetyo mengatakan, terkait program pengalihan subsidi BBM dalam bentuk KIS dan KIP masih diperlukan pengelolaan politik manajemen yang baik terutama dalam sumberdaya, penerima dan dana alokasi program tersebut.

"Setidaknya, bagaimana Presiden Jokowi bisa berkomunikasi yang baik dengan DPR RI. Kalau rakyat tidak ada masalah dengan kenaikan harga BBM tersebut karena sudah mendapatkan bantuan, ada KIS, KIP dan lain-lain,," kata Agustian.

Editor : Surya