BATAMTODAY.COM, Jakarta -  Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPR RI Hilmy Faishal Zaeni meminta semua anggota DPR RI untuk colling down, tidak membuat suasana bertambah panas terkait perseteruan antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dalam perebutan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD).

"Fraksi PKB minta semua colling down di tengah ganjang-ganjing politik DPR yang belum selesai saat ini. Sebab, kita bertujuan apa yang menjadi hakikat perjuangan adalah kembali ke jalan yang benar (ruju’ ilalhaq). Jangan sampai terjadi tirani mayoritas," kata Hilmy Faishal di Jakarta, Kamis (6/11/2014).

Menurut Hilmy,  minoritas juga mempunyai hak politik yang sama untuk memperjuangkan yang benar untuk tercapai kemashalatan bersama. Apalagi kepemimpinan itu harus memprioritaskan kemaslahatan umat, rakyat, bangsa dan negara.

"angan berpikir untuk kepentingannya sendiri dan kelompoknya, melainkan bagaimana mewujudkan kemalshatan bersama agar citra DPR RI juga makin baik di mata rakyat," katanya.

Sedangkan Sekretaris F-PKB Jazilul Fawaid meminta anggota KIH khususnya dari F-PKB untuk tidak menghadiri rapat-rapat komisi sebelum dicapai kesepakatan bersama terkait AKD DPR RI.

"Untuk sementara kami harap anggota FKB DPR RI tidak menghadiri rapat-rapat komisi sebelum musyawarah mufakat tercapai antara KIH dan KMP, agar semua berjalan dengan baik," kata Jazilul.

Penegasan Hilmy Faisal Zaini dan Jazilul Fawaid itu disampaikannya saat silahturahmi dengan wartawan Koordinatoriat DPR/MPR/DPD di Senayan. Selain mereka, hadir pula Bendahara F-PKB Bisri Romli, Wakil Ketua F-PKB   Siti Masyrifah, Wakil Bendahara F-PKB Daniel Djohan dan Wakil Ketua F-PKB   Cucun Syamsurrizal (Wakil Ketua).

Deadlock
Sudah sebulan ini DPR RI belum bekerja secara efektif akibat konflik internal antara KMP (Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, PKS dan Partai Demokrat) versus KIH (PDIP, PKB, PPP, Partai Nasdem, dan Partai Hanura. Lobi-lobi masih terus dilakukan, namun belum mencapai kata sepakat atau masih deadlock.

Politisi PPP Syaifullah Tamliha mengatakan, KIH  bersikukuh agar pembagian kursi pimpinan AKD dibagi secara proporsional sesuai perolehan kursi di DPR RI, namun masih ditolak KMP.

"Kami meminta duduk bersama, musyawarah. Soal pembagian kursi pimpinan itu dilakukan secara proporsional," kata Syaifullah.

Opsi penambahahan jumlah komisi untuk menambah jumlah pimpinan yang diajukan KMP, katanya, ditolak KIH karena pihaknya tidak berpikir bagi-bagi kursi pimpinan AKD. 

"Kita tidak bicara bagi-bagi kursi, tapi ini masalah porsi pembagian pimpinan AKD," kata Tamliha.

Sementara Wakil Ketua DPR dari F-PKS Fahri Hamzah mengatakan, pimpinan DPR mulai membuka jalan tengah atas konflik dua kubu tersebut dengan beberapa opsi. Di antaranya, penambahan tiga komisi baru dan penambahan satu kursi wakil ketua di semua komisi.

Karena itu, pimpinan DPR mendesak KIH segera menyerahkan nama-nama anggotanya yang akan disebar di 11 komisi yang sudah ada. "Kalau nama-nama sudah diseragkan maka nanti dijadwalkan paripurna, kalau tidak Jumat (7/11) ya Senin (10/11)," kata Fahri. 

Menurut politisi PKS itu, masih ada sejumlah AKD yang belum ditentukan pimpinannya. "Ya masuk saja dulu. Semua hal bisa kita dibicarakan. Kan ada BURT dan Banggar yang belum (lengkap) nanti dibagikan. KMP beberapa kali meminta pihak KIH untuk menyetor nama.
 
Namun kata Fahri, KIH mencurigai permintaan itu sebagai jebakan. Soal kecurigaan ini pernah diungkapkan oleh Ketua Fraksi Hanura MPR Sarifudin Sudding. KIH khawatir jika nama disetor, maka pimpinan DPR yang dikuasai KMP akan langsung mengesahkan pimpinan komisi-komisi dalam kendali KMP.
 
Sebelumnya dikabarkan sudah tercapai usulan komposisi pembagian kursi pimpinan secara proporsional oleh KIH sebagai berikut:
 
1. PDIP dengan 109 anggota (19,46 %) mendapat 3 ketua dan 9 wakil ketua
2. Golkar dengan 91 anggota (16,25 %), mendapat 3 ketua dan 8 wakil
3. Gerindra dengan 73 anggota (13,04 %), mendapat 2 ketua dan 6 wakil
4. Demokrat dengan 61 Anggota (10,89%), mendapat 2 ketua dan 5 wakil ketua
5. PAN dengan 48 anggota (8,57%), mendapat 1 ketua dan 4 wakil
6. PKB dengan 47 anggota (8,39%), mendapat 1 ketua dan 4 wakil
7. PKS dengan 40 anggota (7,14%), mendapat 1 ketua, 3 wakil
8. PPP dengan 39 anggota (6,96%), mendapat 1 ketua dan 3 wakil
9. Nasdem dengan 36 anggota (6,43%), mendapat 1 ketua, 3 wakil
10. Hanura dengan 16 anggota (2,86%), mendapat 0 ketua, 2 wakil ketua

Editor : Surya