Pemda Diminta Hemat Anggaran dan Tidak Boros

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Dari seluruh Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan Daerah yang diterima Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), hanya 33 persen yang dinyatakan benar. Mendagri Tjahjo Kumolo pun menduga ada potensi penyimpangan anggaran di daerah.

"Ini potensi (penyimpangan)," tegas Tjahjo dalam Rakornas Kabinet Kerja Mendagri dengan seluruh Gubernur, Kapolda, Kabinda se-Indonesia di kantor mendagri, Jakarta, Selasa (4/11/2014)

Potensi penyimpangan itu diperkuat dengan laporan dari seluruh BPKP di masing-masing provinsi. Menurut dia, hal itu hanya dapat dicegah melalui koordinasi antara pemerintah daerah dengan kepala kepolisian daerah (kapolda).

"Kita berharap tahun depan minimal 80 persen laporan sudah kita terima,"kata Tjahjo

Ke depan Tjahjo menegaskan akan mendorong untuk menciptakan transparansi anggaran pada pemerintah daerah. Dengan begitu diharapkan dapat menciptakan penghematan anggaran yang dapat memberi dampak positif pada pembangunan. "Termasuk juga di Kemendagri," janji Tjahjo

Lebih lanjut, Tjahjo juga menyoroti adanya ketidakseimbangan keuangan yang diterima antara provinsi daratan dengan kepulauan. Untuk itu, pihaknya akan mempercepat mekanisme pembagian keuangan antardaerah.

"Karena saat ini anggaran yang diterima Provinsi Maluku dengan Kabupaten Bogor, itu lebih tinggi Kabupaten Bogor," kata tjahjo

Mendagri mengingatkan mengingatkan para kepala daerah untuk segera melaksanakan penghematan anggaran.

Caranya, pemda tidak menganggarkan hal-hal yang tidak terlalu mendesak dan dialihkan untuk kebutuhan rakyat kecil.  Dikatakan, penghematan anggaran merupakan komitmen Presiden Joko Widodo.

"Seluruh Pemda harus mengurangi pemborosan. Hal-hal yang tidak perlu dibelanjakan lebih baik diarahkan untuk petani, nelayan dan buruh. Serta khususnya untuk pengobatan-pengobatan dan beasiswa kepada seluruh masyarakat yang memerlukan," kata Tjahjo.

Menurut Tjahjo, komitmen Presiden in  demi hadirnya pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Karena itu Kemendagri akan mencoba terus mengupdate data penduduk, sehingga penerima subsidi mulai dari subsidi pendidikan lewat Kartu Indonesia Sehat (KIS) hingga Kartu Indonesia Pintar (KIP), benar-benar masyarakat yang membutuhkan.

"Supaya yang sakit bisa berobat gratis, anak-anak yang sekolah bisa dibiayai dengan gratis. Kita akan kaji lebih jauh dan penerimanya akan dilakukan bertahap. Saya yakin dalam akhir tahun ini sudah bisa tercapai sebagaimana yang kita harapkan. Semoga janji beliau (Presiden, red) saat kampanye bisa diwujudkan,"  katanya.

Terkait KIS dan KIP, Badan Pengelenggara Jaminan Sosial (BPJS), kata Tjahjo, saat ini juga telah menurunkan tim ke daerah-daerah. Mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan hingga desa. Langkah tersebut dilakukan agar benar-benar alokasi anggaran tidak salah sasaran.

"Nah bagian dari pemerintah, ya itu tadi, mengalihkan subsidi-subsidi yang tidak pada tempatnya dapat diterima dengan baik. Seluruh birokrasi, kepala desa, menteri, kelurahan dan pejabat terkait harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat," katanya.

Untuk mengingatkan para kepala daerah, Presiden kata Tjahjo akan menyampaikannya secara langsung dalam rapat koordinasi dengan seluruh gubernur, di Jakarta, Selasa (4/11). Kemudian setelah itu langkah yang sama juga akan dikemukakan kepada para bupati dan wali kota secara bertahap, dalam rapat koordinasi lanjutan nantinya.

"Ini supaya mereka (kepala daerah, red) mengontrol dengan baik dan bisa mempertanggungjawabkan keuangan negara. Kita ingin memotong berbagai perizinan, memotong birokrasi. Jadi kita akan mengurangi berbagai hal-hal yang berkaitan dengan pemborosan," katanya.

Rakornas Kebinet Kerja  Periode 2014-2019 dengan tema 'Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dan Daerah itu juga dihadiri oleh Kapolri Jendral Sutarman dan Kepala Bappenas.

Editor : Surya