Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Besok, Sani Akan Paparkan Sejumlah Permasalahan di Kepri ke Presiden
Oleh : Charles Sitompul
Senin | 03-11-2014 | 14:53 WIB
hm_sani.gif Honda-Batam
Gubernur Kepulauan Riau, HM Sani.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Selain melaporkan masalah krisis listrik, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), HM Sani, juga akan menyampaikan berbagai permasalahan di Kepri kepada Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), dalam rapat bersama seluruh gubernur di Jakarta,  Selasa (4/11/2014) besok. Permasalahan yang disampaikan berupa kendala yang ditemui dalam rangka peningkatan ekonomi dan pendapatan masyarakat.

"Dalam rapat dan pertemuan dengan Presiden besok, akan saya sampaikan semua permasalahan serta kendala yang kita hadapi dalam pelaksanaan pembangunan di Kepri, mulai dari masalah perikanan dan kelautan, konektivitas dalam bidang transportasi, listrik, kehutanan dan tata ruang, serta masalah gas bumi serta hal lain yang kita hadapi di Kepri," jelasnya kepada pewarta, Senin (3/11/2014) di Tanjungpinang.

Sani menambahkan, jika Presiden bersedia dan memiliki waktu untuk paparan sejumlah permasalahan yang akan dilaporkan, dirinya akan meminta dukungan sekaligus solusi yang akan diambil Presiden bersama menteri dan deputinya.

"Saat ini semua permasalahan yang ada di Kepri ini sudah saya siapkan untuk saya laporkan. Mudah-mudahan saja nanti sempat saya beberkan kepada menteri dan tembusan kepada Presiden," ujarnya.

Mengenai kelautan dan perikanan, Sani berharap dengan visi dan misi yang disampaikan Presiden dalam janji kampanyenya akan sangat menarik dan menguntungkan Provinsi Kepri mengingat 90 persen wilayah Kepri merupakan kelautan.

"Selain masalah moratorium izin penangkapan ikan yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan saat ini, hendaknya pemerintah pusat juga dapat melaksanakan pembangunan pelabuhaan perikanan khususnya di Provinsi Kepri sehingga perusahaan yang memiliki izin tangkap dapat bersandar dan melakukan pelelangan ikan tangkapan di pelabuhaan tersebut," ujarnya.

Alternatif lain, imbuh Sani, pemerintah melaksanakan pembangunan sarana industri perikanan di Kepri dan pemberiaan izin tangkap di atas 12 mil laut dapat diserahkan pada pemerintah daerah hingga pelaksanaan pengelolaan laut dapat dilaksanakan secara maksimal.

Sedangkan mengenai listrik, leading sector yang akan digagas dan disampaikan menyangkut percepatan SDM yang berkualitas, serta peningkatan pelayanan dalam hal ketersediaan energi listrik di kota dan di pedesaan, khususnya di sejumlah pulau-pulau terpencil di Kepri.

"Karena dengan kondisi listrik saat ini di Kepri, bagaimana mungkin anak-anak pulau di Kepri dapat bersaing secara kompetitif dengan anak-anak di perkotaan kalau kondisi listrik sendiri kurang lancar," ujarnya.  (*)

Editor: Roelan