BATAMTODAY.COM, Tarempa - Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) ternyata tidak diikutkan dalam survei kebutuhan hidup layak (KHL) oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kabupaten Kepulauan Anambas sejak Maret 2014 lalu.

"Padahal sesuai dengan aturannya SBSI mempunyai hak untuk keikutsertaan dalam survei yang dilakukan. Namun dengan tidak dilibatkannya kami (SBSI, Red) dalam survei KHL, kami merasa didiskriminasi oleh Disnaker Anambas," ujar Adnan, ketua SBSI Kabupaten Kepulauan Anambas, Selasa (14/10/2014).

Adnan menambahkan, dirinya sempat mengkritisi dalam tiap survei yang dilakukan Disnakertrans pada tahun lalau. Terutama pada penilaian KHL tersebut terdapat kejanggalan-kejanggalan selama proses survei berlangsung.

Seyogyanya, kata dia, keikutsertaan serikat buruh tersebut dalam survei tersebut untuk memastikan proses dan nilai KHL dilakukan secara proporsional.

"Memang kita selalu protes dalam penentuan nilai KHL tidak sesuai dengan aturan. Misalnya saja kemarin, mereka hendak menetapkan harga kasur seken. Padahal dalam aturan yang disurvei bukan barang seken tapi barang baru. Masih banyak lagi yang lain," bebernya.

Ia juga mengaku sempat melayangkan surat protes kepada Bupati Kepulauan Anambas, Tengku Mukhtaruddin, terhadap penilaian KHL yang tidak mengikutsertakan SBSI. Namun surat tersebut hingga kini tidak ditanggapi.

"Khawatirnya dengan nggak ikutnya kita dalam survei, angka yang keluar dari hasil survei tidak proporsional dan cenderung menguntungkan sebelah pihak saja," kata dia.

Dia menilai, hasil survei KHL yang dilakukan oleh Disnakertrans sarat dengan kepentingan dan tidak transparan. Terlebih lagi dengan tidak ditanggapinya surat yang dilayangkan beberapa waktu lalu kepada Bupati Kepulauan Anambas. "Yang kita khawatirkan nanti angka KHL tidak lagi sesuai dengan yang aslinya," imbuhnya.

"Selama dilibatkan dalam survei saja banyak kejanggalan. Apalagi kita tidak dilibatkan," pungkasnya. (*)

Editor: Roelan